Nunukan

Perlu Penafsiran Kata ‘Relevan’ di Juknis Dana BOS

Ketua PGRI Nunukan, Abdul Wahid

NUNUKAN, Koran Kaltara – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan menyambut baik tentang keputusan pemerintah pusat dalam memangkas birokrasi untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun, perlu penafsiran kata ‘relevan’ di petunjuk teknis (juknis) agar persepsi tentang kata relevan menjadi sama.

Ketua PGRI Kabupaten Nunukan Abdul Wahid mengatakan, potensi bermasalah adalah kata yang banyak dimasukkan dalam juknis, yaitu kata relevan. Khususnya pada persepsi soal penggunaan dana BOS diperlukan persamaan persepsi.

Mungkin saja, pengguna dana menganggap bahwa item ini adalah relevan sehingga bisa dibelanjakan menggunakan dana bos. Akan tetapi belum tentu pemeriksa nantinya menganggap ini adalah relevan.

“Mungkin sebelum dananya cair, ada baiknya dikaver oleh Dinas Pendidikan untuk bersama-sama menafsirkan kata-kata relevan supaya diminimalisir. Jangan sampai sekolah menganggap semua relevan, sehingga perlu menyamakan persepsi kata relevan tersebut,” jelas Wahid saat ditemui Jumat (14/2/2020).

Wahid menjelaskan, kebijakan dari penggunaannya, memang sedikit simpel. Juknis yang dulunya puluhan lembar, mungkin sekarang tidak sampai 10 lembar. Artinya, ada bahasa yang dipangkas di dalamnya dan dibuat sederhana mungkin.

Tapi pada intinya, kata Wahid, sesuai yang selalu digaungkan oleh PGRI, mulai dari cabang sampai ke pusat, itu meleluasakan sekolah untuk menambah prosentase honorarium. Terbukti di tahun 2020, diberikan keleluasaan sekolah untuk memberikan batas maksimal 50 persen, yang dulunya 15 persen.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat atas keberaniannya memilih kebijakan ini. Saya pikir ini tidak mudah karena dengan mengeluarkan kebijakan seperti itu,” ujarnya.

Artinya, ungkap dia, kalau misalnya sekolah dengan jumlah siswa sedikit menerapkan kebijakan tersebut, ada beberapa persen belanja terpangkas ke honorarium. Akhirnya dana BOS bisa habis di belanja pegawai.

Dia memaparkan, bahwa di sekolah itu bukan hanya belanja pegawai saja yang menjadi kebutuhan, ada belanja jasa dan modal. Salah satu contohnya untuk penggandaan soal ujian.

Tidak bisa dipungkiri, belanja penggandaan dalam satu tahun banyak menguras dana di sekolah. Seperti penggandaan soal UTS, semester, kemudian ujian sekolah akhir.

Oleh karena itu perlu persamaan persepsi dalam menafsirkan juknis terkait penggunaan dana BOS. Khususnya lagi kata relevan yang dimaksud.

Diketahui, sesuai dengan surat edaran dan pernyataan Menteri Keuangan bahwa pengaturan pencairan dana BOS tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019.

Proses pencairan yang sebelumnya melalui Kasda Provinsi dan kemudian daerah kabupaten/ kota hingga ke sekolah, saat ini langsung dari Kementerian ke sekolah.

Tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat penyalurannya. Diharapkan nantinya, dengan perubahan pola transfer, betul-betul lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

Terkait hal ini Wahid mengatakan, harapan semua sekolah, bukan mempersoalkan birokrasi uangnya mau ke mana dan dari mana, namun tepat waktu penyalurannya.

“Tapi kita lihat saja nanti, pernyataan Menteri Keuangan kemarin, bahwa tanggal 10 Februari itu sudah mulai transfer ke sekolah. Sampai dengan hari ini, di wilayah Kabupaten Nunukan belum ada kabar, bahwa sudah ditransfer,” kata Wahid. (*)

Reporter: Sabri
Editor: Didik