Headline

Perizinan dan Ganti Rugi Lahan Harus Tuntas

Perekonomian di Kaltara diharapkan dapat meningkat dengan sejumlah megaproyek daerah. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Terkait Mega Proyek, DPRD Kaltara: Gunakan Tenaga Kerja Lokal

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Geliat investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengalami peningkatan. Pemerintah daerah optimis, ke depan sejumlah kegiatan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kerja sama dengan para investor. Diketahui, program-program yang telah mendapat dukungan hingga ke pusat, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional dan Kota Baru Mandiri (KBM), diproyeksikan sebagai megaproyek penopang ekonomi.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, Pemprov terus mendorong agar pembangunan terus meningkat, seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, dengan kekayaan sumber daya alam yang dikelola dengan baik dan maksimal. Untuk itu, ia meminta kerja sama semua elemen agar program yang telah direncanakan dapat terealisasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Sementara DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengemukakan, sebagai wakil rakyat pada prinsipnya tetap mendukung kegiatan yang pro terhadap masyarakat. Termasuk setiap investasi yang dapat menunjang infrastruktur di daerah. Yang terpenting, menurutnya, proses berjalan dengan benar, mulai dari perizinan dan ganti rugi lahan yang digunakan.

“Kami di DPRD, yang dilakukan oleh pemerintah kami tetap mendukung. Terus kemudian ada yang perlu diutamakan bagi kawan-kawan di bidangnya ini, bahwa harus melihat apakah itu sudah ada izinnya, kemudian ganti rugi terhadap lahan masyarakat apakah sudah beres. Jangan sampai kita harapkan mau cepat tapi di belakang ada masalah. Kita tidak mau seperti itu,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah dinilai sudah tepat. Hal itu diyakini dapat diraih jika setiap program dijalankan dengan baik. Pasalnya, masyarakat di Bumi Tenguyun-sebutan lain Kaltara juga mendambakan provinsi termuda ini sejajar dengan wilayah lain yang sudah lebih maju.

“Artinya kita mendukung sepenuhnya upaya dari Pemprov Kaltara untuk mempercepat terbentuknya Kaltara yang lebih baik dan kelihatan sebagai sebuah ibukota provinsi. Itu jadi impian masyarakat, kapan Kaltara bisa seperti daerah yang lain. Inilah saatnya bagi kita dan kami di DPRD mendorong sepenuhnya pemerintah provinsi untuk berbuat yang lebih baik, dan nyata dilihat oleh masyarakat Kaltara,” terangnya.

Salah satu keuntungan dengan adanya kegiatan besar di daerah, adalah penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Proyek PLTA, KIPI dan KBM disebut bakal menyerap ribuan tenaga kerja dalam setiap tahapan pembangunannya. Norhayati menegaskan, agar pihak pemodal lebih mengutamakan tenaga kerja lokal untuk diberdayakan.

“Kalau itu (tenaga kerja), relatif. Kalaupun bisa tenaga kerja itu dari Kaltara yang merupakan masyarakat lokal. Namun mungkin ada bidang teknis yang kita tidak punya, silakan saja (dari luar). Pesan kami bahwa, upayakan memakai tenaga lokal kita dulu, sehingga masyarakat luas juga merasakan dampaknya mega proyek dari investasi itu. Tentunya disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki,” pintanya.

Sebab, lanjut politisi PDIP tersebut, jangan sampai pemanfaatan tenaga kerja dari luar apalagi tenaga kerja asing (TKA) dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari