Ekonomi Bisnis

Perekonomian Lesu, Apindo Minta Tidak ada Kenaikan UMK

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Kenaikan Suku Cadang dan Ongkos Kirim Tantangan Pengusaha

TARAKAN, Koran Kaltara Upah minimum kota (UMK) Tarakan, tahun 2020 diperkirakan akan naik dari tahun 2019. Sebelumnya, di tahun 2019, UMK Rp3.462.192 naik 8,03 persen dari tahun 2018. Rencananya, Tarakan akan mulai membahas UMK bersama pengusaha dan pihak terkait lainnya pekan depan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan, Zaini berharap dalam pembahasan UMK nanti, semua pihak bisa mempertimbangkan kondisi perekonomian di Kaltara, khususnya di Tarakan yang sedang lesu dan tidak menguntungkan perusahaan saat ini.

“Saya berharapnya, ada win-win solution yang dapat diterima oleh buruh maupun perusahaan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, selain kondisi perekonomian, kenaikan suku cadang dan ongkos kirim juga mempengaruhi keuangan perusahaan. Ditambah lagi, tahun depan pemerintah dipastikan akan menaikkan biaya BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

“Semua kenaikan ini kan sangat membebankan perusahaan. Selain itu juga dapat mengancam keberlangsung perusahaan. Kita berharap, tahun depan tidak ada kenaikan lah, atau stagnan dengan UMK 2019,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, UMK Tarakan ada saat ini merupakan yang tertinggi se-Kalimantan. Jika kenaikan tetap dipaksakan dengan kondisi keuangan saat ini, diperkirakan perusahaan akan mengalami pailit. Akhirnya, karyawan yang menjadi pengangguran, karena perusahaan mengeluarkan kebijakan PHK untuk mengurangi beban.

Zaini juga mengaku, inflasi merupakan salah satu pertimbangan dalam menetapkan UMK. Selain itu, inflasi juga merupakan pemicu kenaikan harga karena berkaitan dengan ongkos kirim dari luar kota.

Ia meminta, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Pemkot Tarakan juga diminta untuk melakukan pengendalian pasar di tahun 2020 agar inflasi bisa terkendali dengan baik.

“Jadi, penetapan UMK pada 2021 mendatang tidak memberatkan perusahaan. Tapi, sebenarnya, kenaikan UMK pada tahun 2020, tidak ada jaminan akan menjamin kesejahteraan bagi pekerja, jika pengendalian pasar masih tidak dilaksanakan dengan maksimal oleh pemerintah,” bebernya.

Ketua DPD Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP Kahutindo) Kaltara, Jhonly Victor menambahkan, kenaikan UMK Tarakan 2020 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Perhitungan kenaikan, berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar untuk memberikan kenaikan UMK.

Pihaknya pun sebenarnya secara normatif dan regulasi, tetap mendorong kenaikan UMK Tarakan 2020. Terlebih lagi, UMP Kaltara sudah ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang mengalami kenaikan 8,51 persen. Nilai ini berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Kalau perusahaan tidak menginginkan kenaikan UMK maupun UMP, karena perekonomian sedang lesu, berarti ada indikasi akan ada ada perusahaan yang tidak bisa menerapkannya. Tidak masalah, kan sudah ada mekanisme yang mengatur,” tegasnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat Munisa