Tana Tidung

Penjualan BBM di Bumdes Lebih Tepat Sasaran

Program desa melalui Bumdes yang menjual BBM dan gas elpiji sesuai HET dianggap membantu masyarakat. (Foto: Koran Kaltara/DOK)
TANA TIDUNG, Koran Kaltara- Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis premium ataupun solar termasuk harga jual gas elpiji melon ukuran 3 Kilogram (Kg) bersubsidi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dianggap jauh lebih menjangkau dan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakatnya. Justru keterlibatan pihak ketiga yang…

TANA TIDUNG, Koran Kaltara– Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis premium ataupun solar termasuk harga jual gas elpiji melon ukuran 3 Kilogram (Kg) bersubsidi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dianggap jauh lebih menjangkau dan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Justru keterlibatan pihak ketiga yang membuka usaha swadaya dianggap terlalu banyak mengambil keuntungan sehingga harga jual yang ditawarkan diatas Harge Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Bupati (Perbup) belum lama ini.

“Kami sebagai masyarakat tentu saja heran, kalau sudah ada Bumdes yang bisa melayani kebutuhan setiap masyarakat yang ada di tiap desa mengapa harus ada keterlibatan pihak ketiga pula yang justru memberikan beban kepada masyarakat, seperti mitra sub penyalur (pengecer, Red) yang katanya telah diatur melalui perbup tapi sampai sekarang menjual BBM dan elpiji masih dengan harga lama, sebaiknya Bumdes saja yang diterapkan,”ujar Yohanes, salah satu warga Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian pada Rabu (12/12/2018) kemarin.

Ia mengakui, masyarakat saat ini bingung dengan perbup dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana tidak masyarakat tetap harus membeli BBM jenis premium seharga Rp 10 ribu per botolnya, tergantung penuh atau tidaknya, mereka menyebut bahwa takaran khusus belum ada dan belum diketahui secara pasti apakah ukuran botol penuh tersebut sama dengana takaran satu liter yang  takarannya sesuai standard an aturan berlaku.

“Kalau Bumdes menjual dengan harga benar-benar sesuai HET, premium seharga Rp 8 ribu perliter dan untuk elpiji melon dijual dengan Rp 27 ribu pertabungnya, Bumdes sudah maksimal menjual jadi sebaiknya untuk stok mengapa tidak dialihkan sepenuhnya ke pihak Bumdes saja, karena dengan begitu akan memandirikan desa melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakatnya, sedangkan mengandalkan pihak ketiga, masyarakat seperti dipermainkan saja, perbup yang keluar sebelumnya membuat kami lega tapi faktanya di lapangan perbup tidak berjalan,”tambahnya.

Ditambahkannya, dengan adanya program Bumdes dengan berbagai macam barang dijual murah dan tidak membebani masyarakatnya tentu saja akan memakmurkan kehidupan masyarakat sekitar, pemerintah hanya tinggal mengawasi Bumdes seintensif mungkin supaya tidak ada oknum yang bermain didalamnya nanti, pengaturan Bumdes juga jauh lebih mudah daripada mengatur pihak ketiga yang selama ini terbiasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari menjual BBM ataupun elpiji.

“Dulu, sebelum HET keluar elpiji melon bisa dijual dengan harga Rp 50 ribu pertabung bahkan parahnya di kawasan yang cukup jauh seperti Kecamatan Tana Lia masyarakat disana pernah membeli dengan harga Rp 60 ribu pertabung, harganya luar biasa tidak sebanding dengan apa yang diperoleh masyarakat yang setiap harinya hanya mencari ikan, udang dilaut (nelayan, Red) termasuk kegiatan bertani yang tidak menentu, seharusnya pemerintah dapat melihat hal ini jika mau menerapkan aturan sebaiknya ditegaskan dan beri sanksi, silahkan turun ke lapangan supaya dapat tahu dengan pasti kondisi mereka berjualan dibandingkan dengan Bumdes,”paparnya. (*)

Reporter: Hanifa

Editor: Kaharudin

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 13 Desember 2018