Headline

Pengelolaan Beasiswa Diambil alih Pemprov

Gubernur Irianto Lambrie menegaskan, penyaluran beasiswa diambil alih pemerintah daerah. (Foto: Fathu Rizqil Mufid/ Koran Kaltara)
  • Terkait Beasiswa Kaltara Cerdas, Ada Kemungkinan Ditunda di 2020

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah tegas terkait penyaluran dana beasiswa Kaltara Cerdas, khususnya Tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Irianto Lambrie, dikarenakan adanya persoalan di jajaran kepengurusan Dewan Pendidikan Kaltara.

Kepada media, Irianto menegaskan, penyaluran beasiswa dialihkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, bersama tim pengelola yang melibatkan Biro Kesra, BPKAD, Inspektorat dan OPD teknis lainnya. “Sudah dibahas dan itu keputusannya. Jadi akan dilaksanakan pemerintah daerah langsung,” tegas Irianto.

Diketahui, alokasi anggaran yang disiapkan untuk program bantuan beasiswa tahun ini sebesar Rp12 miliar. Penganggarannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 senilai Rp7,5 miliar dan APBD Perubahan 2019 senilai Rp4,5 miliar. Nilai bantuan Kaltara Cerdas tahun ini, meningkat Rp1 miliar dibanding 2018 yang mencapai Rp11 miliar.

Untuk penyaluran, Ditegaskan gubernur, OPD terkait diminta untuk mengambil langkah cepat. Termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Ia berharap program Kaltara Cerdas dapat lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. Namun ia juga tidak menampik, jika ada kemungkinan penyaluran dapat diundur hingga tahun depan.

“Sambil menunggu ini (proses penyaluran), kalau memang persoalan itu tidak bisa diselesaikan, kita tunda saja ke 2020. Itu tidak masalah. Tapi kita akan menyelenggarakannya sendiri, itu keputusannya,” ujarnya.

Ditanya soal nasib Dewan Pendidikan, ditegaskan gubernur tidak menjadi persoalan. Selama ini, Dewan Pendidikan dalam melaksanakan penyaluran beasiswa merupakan penugasan dari Pemprov Kaltara. “Dewan pendidikan tetap ada, itu (beasiswa) penugasan saja dan memang bukan tugasnya. Cuma kita minta Dewan Pendidikan lakukan penyaluran beasiswa itu supaya mereka ada kegiatan yang bagus dan punya nama,” ungkap Irianto.

Dengan ditariknya kembali penugasan tersebut, dan diamanahkan kepada OPD terkait, maka tugas Dewan Pendidikan selesai terkait penyaluran beasiswa. Apalagi, tidak diatur dalam undang-undang bahwa penyaluran beasiswa harus dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala  Disdikbud Kaltara Sigit Muryono mengatakan, menindaklanjuti adanya instruksi Gubernur untuk mengambil alih penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas tahun ini, pihaknya akan melakukan rapat internal. Karena tidak serta merta penyalurannya langsung jadi, namun harus memerlukan persiapan yang matang.

“Untuk tahun ini jika diperkenankan biar lah sesuai yang sudah ada. Lebih baik dilanjutkan saja, sambil Disdikbud mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Karena ini tidak bisa langsung dialihkan. Apalagi perangkat dan sistem semuanya sudah terkoordinasi dan terkondisi oleh Dewan Pendidikan,” kata Sigit, belum lama ini.

Ia berharap, penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas tahun ini untuk tetap disalurkan oleh Dewan Pendidikan, sambil menunggu kesiapan OPD yang membidangi. “Jika OPD itu telah siap maka pengambilalihan penyaluran beasiswa Kaltara cerdas itu akan dialihkan ke OPD yang sudah siap,” tambahnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid
Editor : Nurul Lamunsari