Tarakan

Pengajuan PTSL Rawan Pungli

Ibramsyah Amiruddin saat memberikan penjelasan mengenai potensi pungli dalam usulan PTSL. (Foto: Sofyan Ali Mustofa)
  • Warga Keluhkan Petugas yang Minta Tarif Lebih

TARAKAN, Koran Kaltara Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selama ini digembar-gemborkan gratis, nyatanya tidak seperti yang ada di lapangan. Bahkan program ini rawan pungli (pungutan liar). Untuk itu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara mengupayakan adanya aturan yang jelas mengenai proses sertifikat tanah melalui PTSL ini.

“Kita sedang mengupayakan revisi nomenklatur di Kaltara, karena belum masuk dalam aturan negara. Untuk letak geografis sangat berbeda dengan daerah lain, seperti Jawa dan sekitarnya sehingga membutuhkan biaya operasional. Belum lagi Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung yang jarak antara desa satu dengan lainya sangat jauh sehingga membutuhkan operasional,” terang Kepala ORI Kaltara, Ibramsyah Amiruddin, Rabu (9/10/2019).

Lebih lanjut dikatakan Ibramsyah, untuk Tarakan sudah memiliki Peraturan Wali Kota Perwali yang mengatur biaya PTSL dengan besaran Rp250 ribu. Namun hal bukan jaminan akan bebas pungli, karena ORI juga telah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai praktik ini.

“Biaya Rp250 ini operasional untuk pasang patok, beli materai, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang biayanya lebih dari itu, namun terkadang ada warga yang memaklumi besaran biaya yang telah ditetapkan, meskipun terkadang di lapangan lebih besar dari yang sudah ditentukan,” ungkapnya.

Selama 2019 ORI Kaltara banyak menerima aduan pungli dari warga Tarakan dan Nunukan.

“Kita sudah proses praktik pungli ini, dan yang bersangkutan sudah bersedia mengembalikan uangnya karena jika dilanjutkan ke proses hukum, tidak sebanding dengan uang yang diambil. Dalam aturan, RT sebenarnya tidak masuk dalam tim PTSL karena hanya sampai di kelurahan, tetapi banyak kelurahan yang justru melimpahkan pada  RT untuk menerima pendaftaran PTSL. Inilah yang rawan pungli,” bebernya.

Meskipun demikian, Ibramsyah tidak menampik jika seharusnya ada biaya pembuatan PTSL karena untuk membeli patok, pemasangan, hingga biaya administrasi seperti pembelian materai. Namun semua tergantung dari kebijakan masing –masing daerah dengan dukungan pemerintah pusat. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Rifat Munisa