Headline

Pemprov Terima WTP Lima Kali Berturut-turut

LKPD Provinsi Kaltara kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI, untuk kelima kalinya sejak Tahung Anggaran 2014 lalu. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Gubernur Akui Karena Pengalaman dan Kerja Sama

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Tahun Anggaran 2018, pada Senin (20/5/2019). Bertempat di Gedung DPRD Kaltara melalui paripurna istimewa, LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., kepada Ketua DPRD Marten Sablon dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, LKPD Kaltara 2018 disajikan secara wajar. Mulai dari semua  hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

“Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI. Yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Harry Azhar Azis, dalam sambutannya saat paripurna tersebut.

Untuk diketahui, sepanjang provinsi ini terbentuk, Kaltara telah berhasil meraih predikat tertinggi sebanyak 5 kali secara utuh dalam penilaian pengelolaan keuangan. Yakni, WTP pada Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Ditegaskan Anggota VI BPK RI, bahwa pemeriksaan LKPD Kaltara dengan menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif yang dilandasi dengan asas integritas, independensi dan profesionalisme.

“Kami mengapresiasi upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kaltara atas pengelolaan keuangan daerah. Dan akan terus mendorong untuk melakukan upaya perbaikan berjelanjutan. Tentu saja dengan cara sistematik dan konsisten dalam rangka pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pencapaian opini tersebut merupakan prestasi yang luar biasa. Meski ia juga mengakui bahwa opini WTP merupakan kewajiban yang harus dipertahankan. “Pencapaian ini hasil gotong royong atau kerja bersama dengan segala dinamika yang telah dilalui,” katanya.

Opini WTP sebanyak 5 kali secara berturut-turut, bukan merupakan hal mudah untuk dicapai. Jika dibandingkan dengan daerah lain, termasuk kementerian dan lembaga negara, Kaltara termasuk daerah yang patut berbangga atas capaian itu. Irianto menyebutkan, selain kerja sama yang baik, faktor pengalaman dan hubungan baik juga menjadi penentu.

“Resepnya tentu pengalaman. Karena dengan pengalaman kita banyak belajar. Sebagai Sekda Kaltim saya pernah mengantarkan WTP pertama bagi Kaltim. Yang kedua dengan networking atau hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan. Baik itu BPKP dengan staf kita terutama inspektorat yang kita dorong, agar mereka bekerja dengan berintegritas, profesional dan memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik,” beber gubernur.

Lebih jauh dijelaskan, opini WTP harus sesuai dengan capaian pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemprov terus bergerak cepat mewujudkan misi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Dengan perolehan opini WTP 5 kali berturut-turut, biasanya daerah mendapatkan penghargaan langsung dari presiden. Hal tersebut juga disampaikan oleh BPK RI saat memberikan sambutannya. “Biasanya dapat seperti yang lain-lainnya (saat opini WTP 5 kali berturut-turut) insentif dari pusat. Biasanya Rp50 sampai Rp75 miliar. Kita berharap mudah-mudahan tetap dapat, itu lumayan untuk daerah,” ulas Harry Azhar Azis. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari