Headline

Pemprov Minta Ubah Status Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan untuk sinkronisasi tata guna lahan dalam RTRW Kaltara. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Sesuaikan dengan RTRW Provinsi

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dijadwalkan menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta perubahan status 317 ribu ha kawasan hutan. Permintaan itu merujuk pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Panji Agung sebelumnya menjelaskan, usulan perubahan status kawasan hutan menjadi tindak lanjut poin dalam Bab XI Pasal 113 yang terdapat dalam Perda RTRW Provinsi Kaltara.

“Dalam Perda RTRW ini ada wilayah outline sebesar 317 ribu ha. Maksudnya, ada perbedaan status kawasan  yang tertera di dokumen RTRW dengan Kementerian Kehutanan.  Agar perbedaan itu hilang, maka Senin (22/7/2019) besok akan kami rapatkan terlebih dahulu dengan stakeholder terkait di Kaltara. Kemudian kami usulkan ke kementerian,” ulas Panji saat dikonfirmasi Koran Kaltara, Jumat (19/7/2019).

Harapannya status kawasan hutan yang ada bisa mengikuti Perda. Dia mencontohkan Rumah Sakit di Malinau masuk di kawasan hutan produksi. Namun di  RTRW bukan hutan produksi, melainkan pemukiman. Pemprov mendorong supaya status hutan produksi bisa berganti.

Secara teknis, Pemprov Kaltara memastikan akan memperjuangkan perubahan status kawasan agar bisa sesuai dengan keinginan daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan terus nebdesak terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri LHK terkait penyesuaian status kawasan hutan dengan dokumen RTRW Kaltara.

“Kita rapatkan dan perjuangkan agar sesuai keinginan daerah. Senin besok ini kita kumpul dan sharing pendapat supaya kompak. Karena yang begitu ini (luasan) besar sampai 317 ribu ha. Bayangkan, rumah sakit ternyata berada di kawasan hutan produksi, kan ngeri itu,” papar Panji.

“Terus Wisata Gunung Rian itu juga sebenarnya hutan produksi. Tambak yang biasa kita lihat kalau ke Tarakan juga sebenarnya hutan produksi dan APL (Areal Penggunaan Lain,” tutupnya.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari