Headline

Pemkot Keluarkan Surat Peringatan kepada PT. PGE

Pemecahan kendi ke alat berat sebagai simbolis ground breaking pembangunan PLTSa (Dokumen/Koran Kaltara)

TARAKAN, Koran Kaltara – Ground Breaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada Juni 2019 lalu, menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Betapa tidak, di tengah persoalan sampah yang mendera Kota Tarakan, terdapat solusi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Namun tiga bulan setelah seremonial peletakan batu pertama, PT. Patra Global Energi (PGE) selaku pihak pengembang tidak ada kabar. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada PT PGE.

Wali Kota Tarakan, Khairul saat diwawancarai Koran Kaltara, Minggu (12/1/2020) menepis jika tidak adanya aktivitas di lokasi pembangunan PLTSa yang berada di Hake Babu. Progresnya  bukan karena batal, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh PT. PGE.  Termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yang ternyata juga masih berproses.

“PLTSa bukan tidak jadi, hanya belum, karena masih berproses. Tetapi tidak tahu kapan akan dilanjutkan lagi karena pengusahanya masih mengurus sesuatu di Jakarta, tetapi kita tidak tahu apa itu. Berdasarkan kesepakatan dengan kita, setelah tiga bulan tidak ada aktivitas, akan kita putuskan kontrak. Supaya lahan yang suah ada dapat digunakan untuk keperluan lain,” jelas Khairul.

Meskipun sudah melakukan ground breaking, namun belum ada surat izin membangun seperti UKL dan UPL yang belum selesai diurus. Akibatnya, lokasi yang ada hanya sampai pengurukan. Saat ini, Pemkot masih menunggu keseriusan PT. PGE, apalagi setelah mengeluarkan SP 1.

“Kami sudah berikan peringatan pertama. Kalau tidak ada datang, kita akan lakukan pemutusan secara sepihak, dan akan gunakan lokasi pembangunan PLTSa sebagai kawasan industri kecil menengah. Apalagi kita sudah ada SIKIM. Bisa saja kita buat pusat pembibitan kepiting dan lain sebagainya, sebagai upaya pengembangan perjanjian dengan Dancan Group dan lain sebagainya,” papar Khairul.

Dia menjelaskan, Pemda dibenarkan memutus kontrak bagi investor yang tidak berprogres fisik setelah tiga bulan penandatanganan kontrak. “Setelah terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada aktivitas, dapat kita putus kontrak secara sepihak,” tegasnya.

Meskipun demikian, Khairul tidak menyebutkan sampai kapan batas waktu perjanjian tersebut. Padahal ditargetkan pada akhir 2020 ini PLTSa sudah bisa beroperasi. Harapannya dengan adanya pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik,  dan tidak membebani TPA Hake Babu yang sudah melebihi kapasitas. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Nurul Lamunsari