Tarakan

Pemkot Belum Bisa Pastikan Nilai PBI

Pelayanan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Tarakan. (Foto: Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara Meskipun iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah resmi naik per 1 Januari 2020, namun Pemkot Tarakan belum bisa memastikan jumlah anggaran untuk menanggung iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dikarena APBD 2020 masih dalam pembahasan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemkot Tarakan, Hendra Arfandy mengatakan pembiayaan PBI tergantung dari APBD yang dimiliki pemkot Tarakan. Meskipun demikian, pemerintah tidak bisa mengabaikan masyarakatnya yang membutuhkan bantuan.

“Kita belum tahu kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sehingga tidak bisa menjelaskan secara rinci,” terangnya, Jumat (8/11/2019).

Jika nantinya kenaikan iuran membebani APBD karena akan menambah besaran yang akan dikeluarkan, maka pemerintah diharapkan tidak lepas tangan dengan memberikan dana stimulan bagi pembiayaan PBI daerah.

“Makanya kami kaget dengan informasi ini, daerah pada defisit semua tiba-tiba ada kenaikan seperti ini. Awalnya keuangan kita masuk ICU tetapi dengan adanya ini tidak jadi sembuh bisa-bisa malah mati, itu jika kita ilustrasikan kondisi keuangan kita. Jadi masih dalam dalam tahap pembicaraan, kalau sudah ada pemberitahuan secara resmi dari BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Meskipun BPJS Kesehatan sudah mengumunkan rencana penyesuaian iuran, namun Hendra mengaku belum ada koordinasi kepada pihaknya, sehingga belum bisa melakukan langkah-langkah yang harus diambil.

“Kalau sudah ada informasi kita akan rapatkan, anggaran untuk PBI kita 2019 sebesar Rp1,5 miliar sedangkan untuk 2020 kita belum tahun karena APBD masih dalam pembahasan,” urainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terjadi penyesuaian iuran yang akan mulai diberlakukan 1 Januari 2020.

Pemerintah akan menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN), penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya dibayar.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, Wahyudi Putra Pujianto.

Lebih lanjut dikatakan Wahyudi, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta sampai dengan Rp12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Rifat Munisa