Bulungan

Pemkab Implementasikan Transaksi Non Tunai Melalui Simda

Asisiten III Setkab Bulungan Kornelis Elbaar menyerahkan sertifikat pengelolaan keuangan terbaik kepada Kecamatan Tanjung Selor. (Foto :Nurjannah/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Bulungan, terus diperbaiki. Salah satunya dengan menerapkan transaksi non tunai lewat Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda).

Untuk memaksimalkan penerapan system tersebut, Jum’at (21/2/2020) kemarin digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Simda V.14 dan Implementasi CMS v.4 di lingkungan Pemkab Bulungan. Kegiatan dibuka oleh Asisten III Setkab Bulungan bidang administrasi umum, Kornelis Elbaar.

Dia menyampaikan, Bimtek Simda merupakan versi terbaru yang sangat penting untuk pengelolaan keuangan daerah. “Oleh karenanya ini pesertanya  adalah  perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bulungan. Dengan tujuan agar pengelolaan keuangan daerah, bisa semakin baik,”  ujarnya.

Penerapan Simda, menurunya sudah jadi ketentuan. Hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang bertujuan memperbaiki informasi yang dihasilkan.

“Salah satu komitmennya adalah pemerintah diharapkan bisa menggunakan satu sistem yang terintegrasi terkait perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Menurut Kornelis lagi, melalui penerapan Simpda, harapannya pengelolaan keuangan terus mengalami perbaikan. Sehingga ke depannya apa yang menjadi sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Beberapa target dan capaian yang diharapkan. Di antaranya, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Pemkab Bulungan dengan BPKP Kaltara dan BPD Kaltimtara tentang Pengembangan dan Implementasi SP2D Online dalam rangka Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan atas standar pelaporan atas perubahan kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, DAU dan Dana Otonomi Khusus, terkait Dana Bagi Hasil Pajak serta penyesuaian perlakuan akuntansi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. (*)

Reporter: Nurjannah

Editor: Eddy Nugroho