Politik

Pemilu Kaltara juga Digugat ke MK

Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit bersama unsur TNI, Polri, KPU, Bawaslu dan perwakilan masyarakat deklarasi Provinsi Kaltara menolak kerusuhan, Kamis (13/6/2019). (Foto: Sahida/Koran Kaltara)
  • Polda Siap Amankan Sidang PHPU di Kaltara

TARAKAN, Koran Kaltara – Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden sudah diplenokan KPU RI, 21 Mei lalu. Saat ini, tahapannya sudah memasuki gugatan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Peraturan MK No. 1 tahun 2019, untuk sidang perdana gugatan berkaitan Pilpres berlangsung hari ini, 14 Juni 2019. MK juga menjadwalkan untuk gugatan berkaitan Pemilu Legislatif (Pileg) DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota akan dilaksanakan Juli nanti.

“Putusannya sendiri, untuk Pilpres diagendakan tanggal 28 Juni sudah diputuskan. Kami juga sudah melakukan konsolidasi persiapan rapat koordinasi, mulai 10 Juni untuk menghimpun persiapan pembuatan dalil-dalil apabila dibutuhkan,” kata Komisioner Bawaslu Kaltara Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Mumaddadah dikonfirmasi usai menghadiri Apel persiapan pengamanan sidang PHPU.

Komisioner Bawaslu Kaltara yang juga merupakan akademisi ini mengungkapkan, Kaltara menjadi tergugat dalam PHPU nanti. Salah satu anggota peserta pemilu, Partai Berkarya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pileg di Kaltara. Sedangkan untuk hasil Pilpres di Kaltara, tidak ada yang menggugat.

“Agenda yang paling disiapkan secara cepat sekarang, adalah untuk membuat keterangan secara tertulis, apabila Kaltara dianggap memang ada permasalahan oleh tergugat. Kalau Pilpres hanya secara nasional yang mengajukan gugatan, kita dalam posisi siap makanya mempersiapkan apa yang menjadi pengawasan, pencegahan dan penindakan. Sudah kami rekap dan ada dokumentasi,” jelasnya.

Sementara itu, Polda Kaltara juga mulai mempersiapkan pengamanan sidang PHPU melalui konferensi video, yang rencananya akan menggunakan fasilitas Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan, 25 Juni nanti.

Bahkan, selain menutup Operasi Kayan, Kamis (13/6/2019), Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit juga melakukan apel persiapan pengamanan sidang PHPU. Setelah apel, dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan deklarasi bersama masyarakat Provinsi Kaltara menolak kerusuhan. Penandatanganan bersama dilakukan Kapolda Kaltara, Kabinda, Danlanud, Wakil Walikota, KPU Tarakan, Bawaslu Kaltara dan perwakilan masyarakat.

Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit mengungkapkan, kotak suara sudah dibuka dan diamankan agar tidak ada yang mencoba untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Pihaknya juga sampai saat ini masih menempatkan personel di gudang kotak suara.

“Kita ada beberapa kegiatan, preventif, penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan patroli dalam skala besar untuk pelaksanaan PHPU nanti. Harapan kita berjalan lancar,” katanya.

Dalam pelaksanaan Pemilu lalu, Kaltara bahkan merupakan daerah teraman, disusul Bali. Ia mengaku mengapresiasi semua pihak, aparat keamanan dan masyarakat Kaltara yang bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, meskipun beda pilihan.

“Di lokasi konferensi video nanti ada personel yang kita tempatkan. Jangan sampai ada oknum yang mencoba menggagalkan kegiatan konferensi video. Personel yang akan kita tempatkan nanti dilengkapi senjata, tapi tidak menggunakan peluru tajam. Hanya gunakan peluru karet dan hampa,” tandasnya.

Sementara itu, Danlanud Anang Busra Kolonel Pnb HKD. Handaka menambahkan, dalam pengamanan sidang PHPU nanti pihaknya juga akan turut serta melakukan pengamanan, sesuai instruksi dari Panglima TNI.

“Di wilayah Kaltara juga sama, kami akan selalu meningkatkan solidaritas. Tahun ini Kapolda berhasil beserta indikator yang sudah disampaikan. Karena itu, dampak dari manajemen dan koordinasi yang baik antara TNI Polri dan organisasi masyarakat,” tegasnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Hariadi