Ekonomi Bisnis

Pemerintah Beri Kelonggaran Pedagang Beras tanpa Label

Pemerintah memberi kelonggaran terhadap pedagang beras eceran yang menjual tanpa keterangan label. (Foto : Dokumen/Koran Kaltara)
  • Diminta Pasang Papan Pengumuman

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan kelonggaran bagi pedagang yang menjual beras tanpa disertai label keterangan sesuai aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Demikian dikonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hartono, Rabu (6/11/2019).

Dijelaskan Hartono, pemberlakukan Permendag soal beras berlabel saat ini lebih ditekankan untuk pihak produsen atau pengemas. Terutama bagi beras yang berasal dari luar Kaltara. “Pemberlakuan Permendag tersebut lebih ke produsen atau pengemas,” kata Hartono.

Adapun untuk beras curah yang dijual pada pasar tradisional, nantinya pedagang diminta untuk membuatkan papan pengumuman mengenai nama dan harga dari masing-masing jenis. Hal tersebut bertujuan agar konsumen mengetahui secara pasti beras yang dibelinya.

“Terkait beras curah yang ada di pasar tradisional, harus dibuatkan papan atau karton yang memuat harga dan nama berasnya,” ujar Hartono.

Terpisah, salah satu pelaku usaha produksi beras di Tanjung Selor, Aziz mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya regulasi tentang kewajiban peredaran beras yang disertai label keterangan. Secara teknis, pihaknya pun tengah mempersiapkan untuk memenuhi seluruh item yang dimaksud.

“Kita sudah datang ke Disperindagkop untuk menanyakan apa-apa saja yang memang wajib untuk dicantumkan,” kata Aziz saat ditemui Koran Kaltara.

Untuk saat ini, dijelaskan Aziz, pihaknya masih menggunakan brand “Lemai Suri” milik Pemkab Bulungan dalam memasarkan beras di pasaran. “Gabah yang kita beli dari petani, kemudian kami giling dan dipasarkannya menggunakan brand itu (Lemai Suri). Karena memang rata-rata penjual beras lokal bekerja sama dengan Pemda mengenai label itu,” ujar Aziz.

Adapun karena label milik Pemkab Bulungan ini belum sepenuhnya memenuhi item label yang diwajibkan, pihaknya tengah mengurus label sendiri. Langkah ini bertujuan agar area pemasaran bisa semakin luas karena memenuhi aspek legalitas peredaran beras.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia melarang peredaran beras di pusat perbelanjaan yang tidak disertai label keterangan pada 21 November 2019. Atau kurang lebih dalam dua pekan ke depan.

Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 tahun 2018, setidaknya label keterangan yang dicantumkan pada beras harus disertai sembilan indikator. Mulai dari keterangan tentang asal beras, merk dagang, jenis beras, keterangan campuran varietas beras, berat bersih, tanggal pengemasan, alamat pengemas beras atau importir, logo tera pangan dan kode daur ulang.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Rifat Munisa