Kaltara

Pembangunan Pariwisata Harus Terarah

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fattah
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fattah menilai pengembangan sektor pariwisata di Kaltara belum terarah dengan baik. Untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, dibutuhkan satu visi besar dan matang. Pria yang akrab disapa Ustad Djalil ini mengatakan, DPRD melalui Komisi IV berencana membuat pertemuan khusus dengan Dinas Pariwisata Kaltara. Pertemuan…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fattah menilai pengembangan sektor pariwisata di Kaltara belum terarah dengan baik. Untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, dibutuhkan satu visi besar dan matang.

Pria yang akrab disapa Ustad Djalil ini mengatakan, DPRD melalui Komisi IV berencana membuat pertemuan khusus dengan Dinas Pariwisata Kaltara. Pertemuan khusus itu untuk membahas rencana pengembangan sektor pariwisata di Kaltara. “Untuk di Kaltara sendiri belum terarah. Ini perlu ada rapat bersama untuk membahasnya,” ujarnya, Senin (17/12).

Ustadz Djalil menuturkan, Dinas Pariwisata harus mengebut penuntasan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) agar pengembangan pariwisata daerah berjalan dengan sistematis terarah dan terintegrasi. Hal ini ia anggap bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan pariwisata di Kaltara. “Karena bisnis pariwisata ini bisnis jasa yang harus melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Setelah RIPDA dilaksanakan, lanjutnya,  Pemerintah melakukan inventarisasi aset dan potensi pariwisata di Kaltara. Setelah itu baru bicara fisilitas, sarana prasarana sampai pada bagaimana menggalakan promosi.

“Jadi semua harus disusun terlebih dahulu agar pengembangannya terarah dan memiliki alur. Hal ini juga perlu kita rapatkan bersama,” terangnya.

Ditambahkan Ustadz Djalil, rencana pengembangan pariwisata akan sulit jika tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan. Termasuk juga visi, misi, rencana aksinya dan lainnya yang dapat meningkatkan kepariwisataan di Kaltara.

“Harus terlibat semuanya. Dari pemerintahnya, pelaku usaha dalam hal ini pengembang parieisata, pihak desa atau daerah yang ada tempat wisatanya, pihak seasta pemilik tempat wisata dan semua unsur terkait lainnya,” bebernya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, pembangunan sektor pariwisata sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat.

“Pembangunan Pariwisata Daerah untuk Mendukung Pariwisata Nasional dan Peningkatan Ekonomi Daerah,” imbuhnya.

Ustadz Djalil berharap, Pemprov mampu menciptakan satu masterplan pengembangan pariwisata di provinsi termuda di Indonesia ini. Dengan asumsi, rencana besar itu dapat memberi dampak positif pada daerah dan tentu saja kesejahteraan masyarakat. “Kita harap Pemprov melalui dinas terkait bisa menggenjot ini,” harap dia. (*)

Reporter: Dicky Umacina

Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 18 Desember 2018