Ruang Publik

Peluang dan Tantangan Bonus Demografi 2030 untuk Kaltara

Ichsan Arditriansyah
  • Oleh: M. Ichsan Arditriansyah, SE

SEBAGAIMANA kita ketahui bersama, sesuai publikasi Analisis Statistik Sosial (Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diprediksi akan mendapatkan momentum puncak dari fase bonus demografi pada tahun 2030 yang akan datang. Bonus demografi di sini ialah keadaan atau kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif atau yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Di tahun 2030 nanti menurut perhitungan Bappenas diprediksi bahwa jumlah penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 64 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa. Dalam kondisi seperti ini akan timbul peluang maupun tantangan yang akan dihadapi.
Peluangnya adalah suatu wilayah atau negara akan menjadi negara maju ketika berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi ini yang didapatkan hanya sekali dan tidak akan bertahan lama.

Kemudian di sisi lain tantangannya adalah bagaimana negara dapat menghindari apa yang disebut dengan bencana demografi, dimana suatu negara gagal memanfaatkan momentum bonus demografi, sehingga tetap stagnan berada pada level negara dengan pendapatan menengah.

Untuk menjawab tantangan tersebut negara wajib untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar Indonesia memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Karena bencana demografi terjadi ketika melimpah ruahnya jumlah tenaga kerja produktif, namun tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bersama sebagaimana telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tema HUT RI ke-74 yaitu “SDM Unggul Indonesia Maju”.

Peningkatan kualitas SDM agar menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan dan/atau pelatihan vokasi. Melalui pendidikan vokasi tersebut SDM yang tersedia dan berada pada usia produktif dalam hal ini peserta didik akan diarahkan untuk pengembangan keahlian terapan dan dilatih agar mampu beradaptasi pada bidang keahlian atau bidang pekerjaan tertentu sehingga pada akhirnya dapat menciptakan peluang kerja dengan SDM yang sudah “ready” untuk terjun ke dunia kerja.

Untuk sasarannya sendiri dari pendidikan/pelatihan vokasi ini adalah masyarakat lulusan SMA dan/atau pekerja yang akan meningkatkan kemampuan teknis tertentu.

Dengan terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depannya akan menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menjalankan program-program pembangunan.
Namun tidak serta merta dengan tersedianya tenaga kerja usia produktif yang siap masuk ke dunia kerja dengan modal memiliki keahlian maupun keterampilan teknis pada bidang tertentu akan menjamin berkembangnya Indonesia menjadi sebuah negara maju.

Hal itu dikarenakan ketika terdapat supply/ pasokan tenaga kerja usia produktif yang besar tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil. Hal ini akan berimbas pula terhadap pembangunan ekonomi.

Melihat proyeksi situasi dan kondisi di atas, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda di Indonesia perlu menyiapkan kebijakan, mitigasi ataupun strategi dalam menghadapi momentum bonus demografi.

Tidak juga dapat dikesampingkan terkait dengan keputusan pemerintah pusat yang akan memindahkan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kaltara yang secara historis merupakan pemekaran dari wilayah Kaltim dan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan teritorial Kaltim tentunya akan menyandang predikat sebagai wilayah penyangga ibu kota negara pada masanya nanti.

Dua hal inilah yang patut menjadi perhatian bagi seluruh pihak baik masyarakat maupun pemerintah daerah dan perlu dipikirkan bersama strategi, mitigasi, dan kebijakan pemerintah ataupun stakeholders lainnya guna menjaga kesiapan Kaltara menghadapi kondisi pada masa yang akan datang sesuai yang disebutkan di atas.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM guna menghadapi momentum bonus demografi pada tahun 2030 nanti, menurut opini pribadi penulis di wilayah Kaltara kiranya dapat disiapkan beberapa hal, yaitu pertama dengan meningkatkan awareness masyarakat mengenai kondisi tersebut sehingga masyarakat tidak akan mengalami culture shock maupun culture lag ketika momentum bonus demografi tiba dan imbas dari pembangunan yang masif di wilayah tetangga (Kaltim).

Kemudian yang kedua, pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan optimalisasi keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang saat ini ada di Kota Tarakan dan juga perlu mendorong Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah ada di Kaltara untuk meningkatkan kualitasnya, salah satunya dengan mendapatkan akreditasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Selain itu dapat juga meningkatkan kualitas dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana layanan pendidikan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, baik universitas, akademi, maupun politeknik yang sudah ada atau tersedia di wilayah Kaltara dan juga pemberian beasiswa kepada peserta didik sebaiknya dilakukan selektif dengan memperhatikan kebutuhan Kaltara ke depannya.

Kemudian perlu adanya beasiswa atau digalakkannya pelatihan bahasa internasional guna mempersiapkan ibu kota negara baru yang prospeknya akan menjadi kota yang multicultural sehingga ketika dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus dalam bahasa internasional, Kaltara siap men-supply.

Hasil dari langkah-langkah peningkatan kualitas SDM dimaksud akan memberikan dampak positif yang dapat dituai dalam waktu dekat maupun sebagai investasi jangka panjang yang tentunya berpengaruh langsung terhadap pembangunan di wilayah Kaltara sendiri.

Output dari peningkatan SDM tadi selain menghasilkan dampak positif tentunya akan muncul tantangan yaitu, meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga perlu disiapkan dari sekarang bagaimana cara untuk menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja dengan usia produktif yang sudah siap terjun di dunia kerja.

Namun jika lapangan pekerjaan masih tidak sanggup menampung tenaga kerja yang melimpah tadi perlu membangun atau mengubah paradigma bahwa tenaga kerja terdidik dan terampil harus menjadi pegawai/karyawan, terutama kepada generasi milenials atau pelajar.

Jiwa kewirausahaan perlu dipupuk sejak dini, mulai dari bangku sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Melakukan sosialisasi tentang kewirausahaan, mengundang guru atau dosen tamu dari kalangan pengusaha perlu dibudayakan guna membuka wawasan serta memotivasi generasi milenials untuk tidak hanya terpaku bahwa langkah setelah lulus jenjang pendidikan adalah harus menjadi pegawai/karyawan, namun bisa juga menjadi wirausahawan yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Selain peningkatan kualitas SDM, pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan pembangunan ekonomi pada regional Kaltara dalam menghadapi momentum bonus demografi tahun 2030 dan akan menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Negara di Kaltim.

Dalam hal ini Pemda perlu lebih jeli melihat potensi-potensi ekonomi yang ada di Kaltara.

Perlu adanya kajian potensi perekonomian di Kaltara dengan meneliti sektor-sektor produktif yang akan berpengaruh terhadap pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kita ketahui bersama ada beberapa potensi yang menjadi unggulan dari Kaltara, yaitu energi listrik melalui hydro energy, energi biofuel dan kelapa sawit, minyak dan gas bumi, dan kawasan industri terpadu dan pelabuhan internasional (KIPI).

Sebagai contoh, melihat pada potensi yang ada pemda dapat membuat kebijakan atas pemberian beasiswa sebagaimana telah penulis sebutkan di atas agar selektif, jika kita lihat akan ada kebutuhan tenaga di sektor pertanian, pertambangan dan energi, maka pemberian beasiswa lebih diarahkan untuk studi yang berkaitan dengan ilmu pertanian, pertambangan dan teknik.

Kemudian potensi dari sisi pertumbuhan ekonomi guna menjamin kesiapan Kaltara menjadi wilayah penyangga ibu kota negara kemungkinan akan datang dari berbagai sektor salah satunya sektor pertanian dimana Kaltara memiliki potensi unggulan yang khas, seperti beras Krayan, madu Krayan, nenas sungai Boh.

Dimana pangan merupakan kebutuhan primer sehingga demand terhadap hasil tani dari ibu kota negara akan selalu ada.

Perlu disiapkan juga kebijakan untuk menumbuhkan perekonomian dari sektor industri pengolahan karena tidak selalu permintaan hanya pada barang dasar, dapat pula ada permintaan akan barang setengah jadi/barang jadi sehingga potensi PAD tidak “lari” keluar dari Kaltara karena kita hanya memasok barang dasar.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberi dukungan kepada pelaku industri pengolahan dalam hal pendanaan, perizinan maupun ketersediaan tenaga terampilnya.

Pendanaan untuk para pelaku industri bisa dilakukan melalui dinas/instansi terkait agar memberikan sosialisasi program-program pemerintah pusat dalam bidang pendanaan seperti KUR dan UMi.

Dari sisi perizinan dengan adanya simplifikasi birokrasi pemberian izin usaha serta dari sisi penyediaan tenaga kerja terampil melalui optimalisasi BLK dan LPK.
Selanjutnya dari sektor pariwisata pemda dapat mencoba untuk lebih memberdayakan culture-tourism yang dimiliki oleh Kaltara karena masih banyak wilayah di Kaltara yang siap menyuguhkan wisata adat/budaya.

Hal ini sejalan dengan potensi dari ekonomi rekreasi atau leisure economy. Penulis melihat adanya peluang dari leisure economy ini dimana masyarakat tidak terlepas para kaum milenials kecenderungannya lebih tertarik pada traveling, makan di restoran/café, ataupun sekedar nongkrong di kedai kopi.

Peluang tersebut dapat dimanfaatkan Pemda dalam menjaring PAD dari sektor ekonomi rekreasi.

Untuk selanjutnya dari potensi unggulan yang disebutkan tadi perlu dilakukan upaya agar potensi yang ada tidak menganggur atau tidak dimanfaatkan dengan optimal, yang menjadi hambatan salah satunya adalah infrastruktur yang sangat terbatas. Mulai dari kondisi jalan dan akses penerbangan sebagai jalur distribusi komoditas-komoditas dari/ke wilayah luar Kaltara.

Dengan infrastruktur yang andal dapat menarik investasi masuk ke Kaltara, dengan segala potensi yang dimiliki, penulis yakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di Kaltara.

Peluang dari bonus demografi selain lapangan kerja baru dan peluang pertumbuhan ekonomi yang telah disebutkan, ada juga yang terkait dengan desa. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo pada dialog Merajut Masa Depan Indonesia, pendapatan masyarakat desa berpotensi meningkat hingga Rp2 juta per kapita per bulan.

Dengan disalurkannya alokasi Dana Desa melalui Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu perlu dimanfaatkan dengan baik agar tidak mubazir dan mendorong agar potensi dari desa-desa di Kaltara dapat diberdayakan optimal membantu kemajuan Kaltara.

Karena menurut opini penulis dari potensi sumber daya alam (SDA) maupun SDM yang ada di Kaltara, wilayah ini mampu menjadi wilayah maju dan mandiri serta siap menghadapi momentum bonus demografi di tahun 2030 nanti. (*)

*) Penulis adalah Kepala Seksi PPA II B Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara