Headline

Peluang Anang – Ismit di Jalur Parpol

Ketua Bawaslu Siti Nuhriyati dan Pimpinan Bawaslu H Mumaddadah saat memberikan penjelasan kepada media. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Bawaslu: Prinsipnya, Itu Hak Bakal Calon

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sampai pada batas akhir penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan, hanya ada satu yang serahkan dukungan. Artinya, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2020, hanya ada satu bakal peserta jalur independen yang lanjut ke tahap verifikasi, yakni bapaslon Abdul Hafid Achmad – Makinun Amin.

Adapun bapaslon yang juga telah mendapatkan akun pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di KPU Kaltara, adalah Anang Dachlan Djauhari – Ismit Mado. Hanya saja, hingga batas terakhir penyeraharan Kamis (20/2/2020) malam Pukul 24.00 Wita, tidak kunjung datang menyerahkan dukungannya.

Meski demikian, bapaslon tersebut masih memiliki peluang untuk bertarung pada kontestasi politik tahun ini. Apalagi dengan tidak menyerahkan berkas dukungan independen, Anang – Ismit punya kesempatan untuk menjajaki partai politik jika masih ingin menjadi peserta Pemilihan Serentak 2020 di Bumi Benuanta-sebutan lain Kaltara.

“Sesuai aturan, tidak ada peluang lagi (Anang – Ismit) untuk persorangan. Tapi untuk dapat mandat partai politik, masih,” kata Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Pimpinan Bawaslu Kaltara H Mumaddadah mengemukakan, pasangan yang tidak menyerahkan berkas dukungan perseorangan, tidak tercatat sebagai bakal calon independen. Artinya, memiliki hak yang sama dengan tokoh lainnya, jika berkeinginan untuk bertarung di pemilihan melalui jalur partai.

“Terhadap bakal pasangan calon perseorangan (yang tidak menyerahkan berkas dukungan), apakah dapat diajukan kembali ke paprol. Prinsipnya ini hak bakal calon. Karena dalam norma tidak ada larangan, apalagi tidak terjadi penyerahan dukungan,” ujarnya, yang diaminkan oleh Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati.

Menurutnya, hak bagi Anang Dachlan sebagai warga negara untuk dapat diusung oleh partai politik. Meski, terkait adanya partai yang memberikan dukungan atau tidak, adalah kewenangan dari partai terkait.

“Prinsipnya itu hak warga Negara. Tidak ada batasan ketika dia sudah ambil akun (SIlon) di KPU melalui mekanisme perseorangan tidak boleh lagi melalui parpol. Itu tetap boleh,” timpalnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari