Ruang Publik

Pelaksanaan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

Mustriyono
  • Oleh:  Mustriyono

DANA Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk membantu daerah tertentu mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola penganggaran, pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik agar sejalan dengan dinamika yang berkembang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 /PMK. 07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PKM.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Salah satu perubahan/penambahan prosedur penyaluran adalah persyaratan reviu laporan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Selama ini Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik belum dilakukan reviu oleh unit manapun. Maka dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 ini memberi kewenangan pada APIP untuk melakukan reviu.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik. Selain itu juga untuk peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi atas penggunaan transfer ke daerah.

Reviu yang dilakukan APIP adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Dengan reviu tersebut diharapkan dapat membantu pemda dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku dan juga memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi.

Reviu APIP ini dilakukan dalam tiap tahap sebagai syarat penyaluran dana DAK Fisik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD). Pada penyaluran tahap I dilakukan atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya dan daftar kontrak.

Pada penyaluran tahap II reviu dilakukan atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output  kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap I. Sedangkan untuk tahap III, reviu dilakukan terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap II.

Sasaran reviu adalah pemda penerima alokasi DAK Fisik yang mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik kepada KPPN sebagai KPA Penyalur DAK Fisik. Jadwal pelaksanaan reviunya secara prinsip dilakukan secepat mungkin setelah laporan persyaratan penyaluran diselesaikan pemda pada setiap tahap penyaluran.

Hal ini untuk memberi kesempatan APIP dalam melaksanakan reviu dan juga kesempatan perbaikan oleh pemda apabila diperlukan. Untuk itu setidaknya paling lambat APIP sudah melakukan reviu pada masing-masing bidang 10 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian persyaratan penyaluran ke KPPN untuk tiap tahapnya.

Dalam melakukan reviu, setidaknya ada tiga tahapan yang dilakukan oleh APIP, yaitu tahap pertama perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap ketiga penyusunan hasil catatan reviu.

Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan-kegiatan diantaranya; pembentukan tim reviu dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang (Ketua dan Anggota); penyusunan jadwal dengan mempertimbangkan batas waktu terakhir penyerahan surat penyampaian hasil reviu kepada Kepala KPPN pada tiap tahap penyalurannya, dan;  pengumpulan data dan informasi.

Pada tahap pelaksanaan, APIP melakukan hal-hal sebagai berikut; menelaah kesesuaian data yang dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output per jenis per bidang dengan dokumen lainnya; mengidentifikasi permasalahan dengan mengkaji hal-hal yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendeteksi kemungkinan masalah dalam dokumen yang direviu.

Kemudian melakukan klarifikasi dalam rangka memperoleh informasi kebenaran data atas dokumen dan informasi tambahan pada saat reviu; melakukan rekapitulasi hasil reviu dengan menyusun Kertas Kerja Reviu; memastikan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output dalam aplikasi OMSPAN.

Secara lebih rinci APIP Daerah akan membandingkan jumlah realisasi SP2D pada laporan dengan daftar SP2D per bidang/subbidang, membandingkan SP2D dengan dasar penerbitan SP2D, membandingkan SP2D dengan kontrak/SPK/swakelola, membandingkan tanggal SP2D dengan periode tanggal salur tahap I s.d. penyusunan laporan realisasi, membandingkan jumlah SP2D dengan jumlah distribusi SP2D BUN per subbidang, menghitung persentase jumlah SP2D dibandingkan jumlah kumulatif salurnya.

Lalu, meneliti kevalidan  SP2D akan ketepatan jumlah dan dasar pembayarannya sah, meneliti penyerapan dana telah mencapai ≥75 persen untuk pencairan tahap II dan  penyerapan dana telah mencapai ≥90 persen untuk pencairan tahap III, memastikan kontrak yang diinput sah dan ditandatangani sebelum 21 Juli, mencocokkan realisasi pembayaran kontrak dengan dokumen SP2D, menghitung capaian output dokumen kemajuan penyelesaian kegiatan, memastikan capaian output hingga tahap II telah mencapai ≥70 persen  untuk pencairan tahap III.

Apabila terdapat perbedaan ataupun selisih terhadap komponen-konponen yang direviu, perlu dilakukan identifikasi penyebabnya dan diteliti perbedaannya yang dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan laporan.

Pada tahap ketiga penyusunan hasil reviu yang dituangkan dalam catatan hasil reviu yang memuat;   objek reviu (jenis/bidang dan tahapan yang direviu), rekapitulasi hasil reviu, catatan untuk ditindaklanjuti, dan kesimpulan.

Catatan hasil reviu ini disampaikan oleh APIP Daerah kepada KPPN setempat melalui aplikasi OM SPAN sebagai lampiran atas surat Inspektur Daerah tentang Penyampaian Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik.

Dengan penambahan prosedur dalam penyaluran DAK Fisik di daerah berupa reviu oleh APIP diharapkan tidak memberatkan pemda, namun hal ini adalah tantangan bagi daerah untuk melaksanakan keuangan daerah yang semakin berkualitas.

Kecepatan dan keakuratan reviu dari APIP masing-masing daerah memegang peranan penting dalam penyaluran DAK Fisik, sehingga penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik dan percepatan pembangunan daerah serta pencapaian sasaran prioritas nasional dapat segera terwujud. (*)

*) Penulis adalah Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,  Plt. Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II ,  Kanwil DJPb  Kalimantan Utara