Politik

Pejabat Kaltara Berminat Maju di Pilkada 2020

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie
  • Irianto: Asal Dia Yakin Bisa Terpilih

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Jelang pilkada serentak di bebagai daerah pada 2020 mendatang, sejumlah nama mulai menyatakan kesiapan untuk menjadi peserta.di Kaltara sendiri ada lima daerah yang menggelar pilkada, yakni Provinsi Kaltara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Tokoh yang mulai muncul dan menjadi pembahasan publik, sebagian secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk maju di pilkada mendatang. Sementara yang lainnya, masih ‘diam-diam’ sembari melihat peta politik untuk maju pada kontestasi politik lima tahunan itu.

Nama-nama yang mencuat tidak hanya dari kalangan politisi, namun beberapa diantaranya dari kalangan pejabat birokrasi, termasuk di jajaran Pemprov Kaltara.

Beberapa diantaranya, yang disebut-sebut bakal maju di Pilkada Bulungan seperti Asisten II Setprov Kaltara Syaiful Herman dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Sigit Muryono. Sigit bahkan mengaku telah mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk tokoh pemuda dan beberapa organisasi kemasyarakatan.

Nama lainnya adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, Armin Mustapa yang mengaku siap melepas jabatannya di ASN demi maju di Pilkada Kabupaten Tana Tidung.

Meski tahapan pilkada belum dimulai, sejumlah pejabat tersebut mulai menjadi pembahasan di publik. Dikonfirmasi terkait hal itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengaku tidak menjadi masalah jika ada pejabat pemprov yang hendak terjun di dunia politik. “Tidak apa-apa silahkan saja, itu hak dia sebagai warga Negara,” katanya kepada Koran Kaltara, Selasa (13/8/2019).

Seperti biasanya, jika ASN masih berstatus sebagai abdi negara dan hendak maju pada pemilihan umum diharuskan mundur dari jabatannya saat ini. Gubernur menegaskan, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), konsekuensi tersebut harus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan.

“Kan nanti dia mengundurkan diri pada saat mendaftar. Tunggu saja dia saat mendaftar harus berhenti menjadi PNS. Jadi ikuti aturan saja,” terang Irianto.

Irianto mengungkapkan, dalam memenuhi hak kewarganegaraan untuk menjadi peserta pilkada, pejabat pemprov mendapat ‘lampu hijau’ darinya. Sepanjang sesuai dengan aturan, dan hak tersebut tidak melanggar ketentuan.

“Saya dukung, siapaun yang mau maju, asal dia yakin bisa terpilih. Tapi kalau hanya nafsu saja tidak usahlah, habis-habiskan tenaga dan uang saja. Kan ada juga orang nafsu saja, belum tentu juga ada partai pengusung,” ujar gubernur.

Pria yang pernah menjabat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur ini mengatakan, bekal sebagai pejabat di birokrasi bisa diaplikasikan jika menjadi kepala daerah. Terlebih dalam hal membangun komunikasi antar pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat.

“Kalau dia terpilih bagus, paling tidak dia punya pengalaman di birokrasi, sudah mengerti membangun hubungan antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Lalu bagaimana mengelola pemerintahan, menjalankan pembangunan, ketimbang yang tidak pernah sama sekali. Siapa saja mau maju, jangankan kepada OPD, eselon III pun boleh, eselon IV pun boleh. Karena di daerah lain banyak bupati eselon III saja. Yang mau maju kepala desa pun saya dorong,” kelakarnya kepada media. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Didik Eri Sukianto