Nunukan

PBB Tolak Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada

Sukmo Harsono
  • Sukmo Harsono : Setiap Orang Punya Hak Pilih dan Dipilih

NUNUKAN, Koran Kaltara – Partai Bulan Bintang (PBB) menolak larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo Harsono  kepada Koran Kaltara beberapa waktu lalu.

“Saya sudah sampaikan saat acara uji publik di KPU RI. Saya menolak keras larangan mantan napi untuk maju lagi. Kenapa? Selama hakim tidak mencabut hak pilihnya, maka dia tidak boleh dilarang-larang. Itu sudah hak mereka. Kalau sudah putusan pengadilan untuk mencabut hak pilihnya, baru bisa dilarang. Ini kan tidak ada,” tandas dia.

Selain itu, kata dia, ketika mantan koruptor yang pernah merasakan tidak enaknya dalam penjara, maka kecil kemungkinan akan mengulangi perbuatannya.

“Faktanya, yang ditangkap itu kebanyakan yang belum pernah dipenjara. Termasuk yang terakhir, Komisioner KPU RI yang terkena OTT. Itu kan yang teriak-teriak, jangan mencalonkan mantan koruptor, ternyata yang melarang yang kena,” cetus dia.

Dia mengingatkan untuk bekerja sesuai prinsip dan aturan. Sehingga, tidak menimbulkan kerugian.

“Setiap orang memiliki hak pilih dan dipilih. Ini demokrasi. Aturan itu, boleh-boleh saja. Mencegah itu baik. Tapi, kalau sudah melebihi kewenangan hakim, itu yang tidak baik itu,” tambahnya.

Menurut dia, korupsi merupakan tindakan merugikan negara dan rakyat. “Saya pribadi jelas dengan keras menantang tindakan korupsi. Itu adalah kejahatan negara,” tandas dia. (*)

Reporter : Asrin

Editor : Sobirin