Tarakan

Pasien DBD Meningkat, DPRD Panggil Dinkes

Rapat koordinasi Komisi II DPRD Tarakan dengan Dinkes Tarakan, membahas penanganan pelayanan kesehatan masyarakat. (Foto : Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Komisi II DPRD Tarakan, memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) belum lama ini untuk memastikan program kerja Dinkes terkait pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Sofyan Udin Hianggio salah satu yang dipertanyakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Beberapa waktu lalu kita ada rapat sama Dinas Sosial, memang salah satu leading sector ada di Dinkes. Lalu terkait bagaimana kesiapan Dinkes mengantisipasi penyebaran penyakit menular, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya,” katanya, dikonfirmasi Jumat (21/2/2020).

Sofyan menambahkan, penyakit DBD ini memang sudah lama menjadi permasalahan dan terus meningkat. Terutama, saat musim penghujan yang dikhawatirkan ada air tergenang maupun hal lainnya yang mengakibatkan nyamuk penyebab DBD berkembang biak.

Ia meminta Dinkes melakukan transparansi penanganan DBD, yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Sofyan mengaku, soal alokasi anggaran yang diterima Dinkes juga diminta untuk dipaparkan dan kesiapan Dinkes.

“Kami juga perjuangkan anggaran untuk melakukan foging. Kami juga menanyakan rencana program kerja Dinkes ke depannya,” imbuhnya.

Diakuinya, ada beberapa laporan yang diterimanya terkait pelayanan yang dilakukan Dinkes. Salah satunya soal penanganan DBD yang terkendala minimnya anggaran untuk foging. Sehingga, Dewan memperjuangkan anggaran untuk foging agar bisa meminimalisir penyebaran nyamuk penyebab DBD, dan meminimalisir pasien DBD.

Kemudian, terkait kesiapan Dinkes mengatasi isu virus corona hingga pelayanan di Puskesmas, RS Kota Tarakan. Termasuk kebutuhan anggaran Dinkes, kata politisi Partai Golkar ini juga menambahkan juga sudah dipenuhi dari hasil rapat badan anggaran dan TAPD.

“Dari paparan Dinkes, mereka siap. Termasuk rapat koordinasi dengan dinas lain, koordinasinya ke pusat dan provinsi, secara teknis mereka yang paham bagaimana untuk menanggulangi itu,” tandasnya.

Diakuinya, persoalan kesehatan ini memang masuk dalam tugas dan tanggungjawab Komisi II. Ia pun sudah menanyakan terkait solusi tentang masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Termasuk kesehatan dan pengobatan untuk masyarakat tidak mampu, diharapkan bisa terkaver melalui JKN-KIS.

“Ternyata, ada memang program dari pemerintah seperti Jampersal yang bisa dihandel oleh kesehatan. Kemudian, kita juga sempat bahasakan ada Baznas dan Dinkes sebagai leading sektor. Ditambah kebijakan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan uluran tangan bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan,” tuturnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Rifat Munisa