Headline

OPD Dievaluasi karena Realisasi Rendah

Gubernur Irianto Lambrie menegaskan, akan mengevaluasi Kepala OPD jika lamban dalam serapan anggaran. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Irianto: Kepala OPD Bisa Dimutasi atau Tidak Dapat Jabatan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Memasuki pertengahan bulan Agustus, realisasi anggaran Tahun 2019 terus digenjot agar lebih maksimal. Diakui Pemprov Kaltara, serapan anggaran pada semester pertama tahun ini belum mencapai target. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk penyedia jasa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ada, diminta untuk segera menyelesaikan program yang harus dituntaskan tahun ini, khususnya yang menggunakan APBD Kaltara 2019.

Gubernur Irianto Lambrie menegaskan, setiap OPD bertanggung jawab terhadap realisasi anggarannya. Baik untuk belanja modal, terlebih untuk belanja operasional dinas. “Serapan anggaran itu tergantung dari kemajuan pekerjaan para penyedia jasa di lapangan, itu yang sifatnya belanja modal. Tapi kalau belanja operasional dinas itu juga tergantung dari masing-masing dinas. Tapi secara umum memang masih di bawah target,” ungkapnya, Selasa (13/8/2019).

Instansi yang dinilai lamban dengan realisasi anggaran yang rendah, bakal dievaluasi oleh gubernur. Pimpinan OPD yang bersangkutan, harus menyegerakan realisasi sebagai bentuk komitmen kerjanya. “Evaluasi kita kalau ada OPD terlalu lamban, baik belanja modalnya maupun belanja operasionalnya, kita akan evaluasi Kepala OPD-nya. Karena itu bagian dari kinerja dia. Dan setiap Kepala OPD itu sudah menandatangani kontrak kinerja dengan gubernur,” tegas Irianto.

Lanjutnya, jika terdapat OPD yang masih lamban dalam realisasi anggaran, dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya. Kepala OPD yang bersangkutan bisa saja menerima konsekuensi berupa dipindahkan dari jabatannya. “Saya sudah tegaskan itu, berarti mereka tidak kerja. Sanksinya, bisa saja dia dimutasi atau dia tidak dapat jabatan,” ungkapnya.

Hingga penghujung Tahun 2019, masih ada sisa waktu empat bulan lebih bagi OPD untuk menyelesaikan serapan anggarannya. Bagi penyedia jasa yang belum menyelesaikan tagihan, agar instansi yang bertanggung jawab memberikan ketegasan agar tidak berimbas kepada lambatnya realisasi APBD tahun ini. “Karena biasanya penyedia jasa itu suka numpuk tagihan. Saya tegaskan kepada OPD yang punya kegiatan itu harus memberitahu kepada penyedia jasa agar menagih tagihan sesuai dengan tahapan atau sesuai kontrak,” imbau gubernur.

Ia menegaskan pula kepada pelaksana teknis sejumlah kegiatan yang dibiayai oleh APBD 2019 agar dapat mempercepat realisasi anggaran. Termasuk proyek yang harusnya selesai tahun ini, agar bisa dipercepat pula sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Harapannya, hingga akhir tahun ini, serapan anggaran Pemprov Kaltara mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan data dari BPKAD Kaltara, realisasi hingga 13 Agustus sebesar 35,84 persen  atau sebesar Rp1.067.454.509.168,94 dari nilai Rp3,2 triliun APBD 2019. Ada beberapa kegiatan yang sudah terrealisasi, namun anggarannya belum diminta ke BPKAD sehingga data tersebut masih rendah. “Jadi diimbau agar Kepala OPD memonitor pelaksanaan kegiatan dan segera direalisasikan,” kata Kepala BPKAD Kaltara Ahmad Sapriannoor, saat dikonfirmasi via pesan singkat. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari