Tarakan

Ombudsman Beri Banyak Catatan di Sidak Samsat

Kepala ORI Kaltara, Ibramsyah berikan banyak catatan saat melakukan sidak di Kantor Bersama Samsat Tarakan, Selasa (11/6/2019). (Foto: Sahida/Koran Kaltara)

TARAKAN, Koran Kaltara – Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan Senin (10/6/2019). Giliran Kantor Pelayanan Samsat Induk Tarakan yang disidak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara, Selasa (11/6/2019).

Sekitar satu jam melakukan sidak, ada beberapa catatan yang menjadi koreksi Ombusman, salah satunya nomor telepon call center yang tidak aktif, toilet, kursi roda dan harus ada update informasi terkait pajak kendaraan di media sosial.

“Ada juga alur cara membayar pajak kendaraan yang dipasang setelah pintu masuk, tetapi tidak terlihat. Harusnya ukurannya besar dan bisa diakses untuk dibaca masyarakat. Tidak ada juga standar operasional prosedur (SOP) yang tidak terpampang di meja petugas,” ujar Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah usai sidak.

Petugas pelayanan sebagai sumber informasi, kata Ibramsyah harus bisa menjawab berapa denda dan biaya pajak kendaraan. Termasuk pemasangan kanopi di lokasi parkir dan mobil samsat keliling yang sudah diserahkan sejak April lalu, namun belum digunakan.

Semua catatan yang ditemukan Ombudsman ini, kata Ibramsyah akan menjadi rekomendasi dan disampaikan ke Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kaltara.

“Mobil samsat keliling sudah kita uji coba dan mesinnya bagus, tinggal pintunya yang belum berfungsi karena kena hujan dan panas. Secepatnya, harus difungsikan dan petugas segera ditempatkan. Kita akan koreksi dan sampaikan kepada Gubernur,” ungkapnya.

Sidak ini merupakan yang kedua dilakukan Ombudsman, sebelumnya ORI perwakilan Kaltara baru terbentuk dan masih berupa silaturahmi. Namun, kali ini kata Ibramsyah, meski ada beberapa catatan, ia mengharapkan dalam sidak selanjutnya sudah ada perbaikan dan semua catatan ditindaklanjuti.

“Mulai dari BPKP hingga pelat semua kita cek. Kita tidak mencari salah, tetapi memberikan solusi untuk perbaikan pelayanan. Saya target 1 bulan semua catatan bisa ditindaklanjuti, terutama untuk pelayanan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan Kantor Pelayanan Samsat Induk Tarakan, Irawan memastikan koreksi dari Ombudsman hanya berupa perbaikan dan untuk alur pengurusan pajak tinggal diperbesar. Sedangkan untuk pemasangan kanopi, karena terbatasnya anggaran baru akan diusulkan di APBD Perubahan 2019 mendatang.

“Letaknya akan pindah termasuk pelayanannya, jadi pada saat orang masuk mudah menemukan bagian pelayanan untuk menanyakan pembayaran pajaknya. Kalau call center karena melibatkan tim dan badan untuk membentuk SOP, kami diberikan satu bulan jadi akan di aktifkan saja kembali. Nanti kalau ada yang menghubungi, untuk teknis akan ditampung dan minta mereka datang ke kantor induk,” tuturnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat Munisa