Nunukan

Nunukan Paling Cepat Terapkan OSS di Kaltara

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus

NUNUKAN, Koran Kaltara  – Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan berada di urutan kedua Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Online Single Submission (OSS) sebagai akses pengurusan perizinan terpadu secara online se – Pulau Kalimantan.

Pemkab Nunukan hanya kalah cepat dari Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya, Pemkab Nunukan masih menjadi paling cepat di Provinsi Kalimantan Utara.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus saat membuka Kegiatan Akselerasi Pelayanan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Aula Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (7/8/2019) lalu. Kegiatan itu, diikuti sekitar 40 pelaku usaha kecil dan mikro. Dengan pemateri perwakilan perbankan, BPJS, rumah kreatif Kalimantan Utara dan Kadin Nunukan.

Serfianus mengatakan bahwa  komitmen menerapkan pengurusan izin secara online melalui OSS adalah upaya konkrit Pemkab Nunukan untuk menarik sebanyak – banyaknya investasi, serta mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil.

“Kalau pengurusan izinnya lebih mudah, maka investor akan datang. Investor datang berarti ada lapangan kerja yang terbuka. Dan orang yang bekerja berarti akan meningkat kesejahteraannya. Itulah alur ekonomi yang diharapkan pemerintah,” kata Serfianus.

Dia mengungkapkan penerapan OSS secara efektif sejak tahun 2018 dapat menghilangkan penilaian publik bahwa pengurusan izin selalu sulit, bertele – tele dan memakan waktu lama .

“Setelah semua perizinan diurus melalui OSS, saya berharap jangan ada lagi kesan mengurus izin itu susah dan lama. Karena sekarang semuanya diarahkan ke pelayanan online. Perubahan ini juga harus disikapi para pelaku usaha kecil dan menengah, karena mau tidak mau mereka akan menghadapinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan, Hamseng menyebutkan ada 202 jenis usaha yang membutuhkan izin dan non izin dari berbagai pemohon izin. Dari 202 izin tersebut, 42 izin diantaranya pengurusannya sudah melalui sistem OSS. Sedangkan sisanya masih manual.  (*)

Reporter : Asrin

Editor : Sobirin