Ruang Publik

MPN-G3: Sistem Penerimaan Negara Kekinian

Rahmattullah
  • Oleh: Rahmattullah

UNDANG-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 menyatakan, bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan APBN ini dilaksanakan setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.
Dengan ditetapkannya UU APBN, pemerintah akan menghimpun pendapatan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk selanjutnya penerimaan tersebut akan didistribusikan untuk mendanai program pembangunan nasional yang hasilnya antara lain secara fisik dapat kita lihat berupa jalan, jembatan, rumah sakit, ataupun sekolah, dan sebagainya.

Harapannya, hasil program pembangunan tersebut akan meningkatkan kemakmuran masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka menghimpun penerimaan negara, baik itu perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, perlu suatu sistem yang memudahkan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk menyetorkan ke kas negara. Untuk itu, Kementerian Keuangan mengembangkan suatu sistem penerimaan negara yang dinamakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan sistem yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan penerimaan negara khususnya yang diterima melalui collecting agent (bank/pos/persepsi) yang juga akan terhubung dengan Sistem Perbendaharaan Begara (SPAN).

MPN dikembangkan sebagai upaya modernisasi pengelolaan penerimaan negara. Sebelum penerapan MPN, terdapat tiga sistem penerimaan negara yang dioperasikan secara terpisah, yaitu Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem tersebut menimbulkan kendala bagi perbankan yang mengelola masing-masing mekanisme dan proses bisnis masing-masing penerimaan tersebut.

Selain itu, adanya perbedaan teknologi yang digunakan oleh masing-masing direktorat jenderal menimbulkan kesenjangan teknologi. Untuk mengatasi kendala tersebut, pada akhir tahun 2006 Kementerian Keuangan melakukan terobosan baru untuk pencatatan penerimaan negara dengan meluncurkan aplikasi bernama MPN Generasi 1. Aplikasi ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2007.

Dengan menggunakan sistem MPN-G1, penyetor atau wajib setor harus datang ke bank atau kantor pos yang telah ditunjuk pemerintah untuk menerima setoran penerimaan negara.

Bank/Pos yang ditunjuk ini disebut dengan bank/pos persepsi. Penyetor harus membawa surat setoran yang telah diisi dan melakukan pembayaran di hadapan teller bank/pos secara langsung. Teller akan membukukan setoran penerimaan negara tersebut ke dalam aplikasi MPN.

Surat setoran tersebut selanjutnya akan dibubuhi cap Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN ini menunjukkan bahwa setoran tersebut telah sah tercatat sebagai penerimaan negara.

Selanjutnya, setiap hari seluruh uang setoran penerimaan negara pada seluruh bank/pos persepsi akan dilimpahkan/ditransfer ke rekening Sub Rekening Kas Umum Negara (Sub RKUN) di Bank Indonesia setempat. Kemudian pencatatan penerimaan negara oleh teller pada MPN akan menghasilkan Arsip Data Komputer (ADK). Setiap H+1 ADK tersebut akan dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Melalui evaluasi atas pelaksanaan MPN G-1, diperoleh fakta bahwa MPN G1 masih sangat tergantung dengan data dari bank. Hal ini menyebabkan terjadinya data yang tidak akurat ataupun keterlambatan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Selain itu, mencermati penggunaan internet yang semakin meningkat dan berbagai macam metode pembayaran, dikembangkanlah MPN-G2 untuk memperbaiki sistem MPN G-1. Pada MPN-G2, sistem penerimaan negara sudah menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik merupakan surat setoran yang berdasarkan sistem billing. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Dengan sistem billing, wajib pajak tidak perlu membuat surat setoran seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan surat setoran lainnya. Melalui penggunaan kode billing, pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP dapat dilakukan dengan mudah dan tidak perlu datang ke bank.

Pengembangan MPN G-2 diarahkan pada penyediaan fleksibilitas lebih bagi Wajib Pajak/ Wajib Bayar. Wajib Pajak/Wajib Bayar dapat melakukan pengisian billing secara mandiri melalui portal yang disediakan secara online. Pembayaran atas billing dapat dilakukan melalui payment channel secara elektronik, seperti ATM, e-Banking, Kartu Debit/Kredit, Electronic Data Capture (EDC), dan mobile banking.

Melalui MPN-G2, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor cukup terkoneksi dengan internet dan mengisi surat setoran elektronik sesuai biller yang disediakan setelah login. Adapun biller pajak dapat mengunjungi laman www.sse.pajak.go.id, dan biller untuk PNBP beralamatkan www.simponi.kemenkeu.go.id.

Sedangkan biller bea dan cukai proses untuk mendapatkan kode billing menggunakan alamat https://customer.beacukai.go.id/ dengan kombinasi proses verifikasi menggunakan aplikasi ceisa. Setelah kode billing diperoleh, Wajib Pajak/Wajib Bayar dapat menyetor penerimaan negara dengan pilihan pembayaran, bisa dengan lewat elektronik (ATM, e-Banking, kartu Debit/Kredit, Electronic Data Capture (EDC) dan mobile banking) maupun datang ke teller bank berdasarkan kode billing tersebut.

Setelah pembayaran dilakukan, Wajib Pajak/Wajib Bayar akan menerima bukti penerimaan negara berupa NTPN. Setelah setoran dilakukan berdasarkan kode biller dan penyetor mendapatkan NTPN, berarti secara sistem telah dibukukan akun penerimaan negara pada MPN.

Selanjutnya, pembukuan tersebut akan tercatat pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan Enterprises Resource Planning (ERP) pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Uang setoran akan diterima Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) dan secara sistem akan dilakukan rekonsiliasi bank pada SPAN atas dasar bank statement dari BI.

Dengan MPN-G2, Wajib Pajak/Wajib Bayar tidak perlu bangun dari tempat duduknya membayar pajak atau setoran penerimaan negara lainnya. Bagi pemerintah, dapat mengetahui secara real time jumlah setoran, akun dan jenis penerimaan negara, dan data penyetor dari bank/pos mana pun di seluruh Indonesia secara akurat.

Dengan demikian, keuangan negara dapat dikelola dengan lebih handal, pengaturan cash flow kas negara yang lebih reliabel dan terkendali.

Perkembangan dunia digital yang demikian massif dan metode pembayaran yang makin beragam membuat sistem MPN G-2 pun perlu disesuaikan. Untuk itu, MPN G-2 pun perlu dikembangkan untuk mengikuti perkembangan dunia yang makin pesat terutama dalam hal digitalisasi pembayaran.

Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 2019 Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3 di aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

MPN-G3 merupakan salah satu sistem yang dibangun dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, dan tepat waktu. Juga sebagai perwujudan peningkatan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan penyetoran penerimaan negara lainnya.

Dibandingkan dengan MPN G-2, MPN G-3 memiliki keunggulan. Salah satu keunggulan MPN-G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifkan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2.

Selain itu, penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.

Pengembangan MPN-G3 dilakukan secara kolaboratif antara pihak Kementerian Keuangan dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak.

Perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya. Dengan masuknya Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak menjadi lembaga persepsi, maka total bank/pos/lembaga persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga.

Melalui MPN G-3, setiap Wajib Pajak/Wajib Bayar dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Hal ini merupakan sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan dengan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda.

Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi. (*)

*) Penulis adalah Kepala Subbag Umum KPPN Tanjung Selor