Tarakan

Meski WDP, Pengelolaan Keuangan Tarakan Mulai Membaik

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Karyadi

TARAKAN, Koran Kaltara Berdasarkan hasil pemerikasaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara, pengelolaan keuangan APBD Kota Tarakan tahun 2018 mulai membaik.

Dari 7 item pengecualian di tahun sebelumnya tinggal 3 yang harus dibenahi. Meskipun demikian, Tarakan hanya mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Karyadi menjelaskan bahwa sudah terjadi kenaikan secara signifikan tata kelola keuangan yang dilakukan oleh Pemkot Tarakan untuk di 2018 nilainya sudah mencapai 75,8. Sedangkan dari segi pengecualian juga menurun tinggal 3 poin yang harus dibetulin diantaranya soal aset, pengelolaan aset, dan utang.

“Tanah yang ada di bawah jalan harus diakui dan ditetapkan dengan SK wali kota, baru dicatat di aset, ini pekerjaan yang mudah, punya tanah tetapi tidak dicatatkan, lucu. Selain itu juga temuan soal penyusutan aset, kalau punya aset harus sesuai prosedur untuk mengetahui nilai dengan metode penyusutan. Membenarkan penyusutan itu sebenarnya tidak terlalu berat,” terangnya, Selasa sore (14/5/2019) lalu.

Sedangkan untuk nilai utang dikatakan Karyadi  masih simpang siur, tetapi yang dipakai oleh BPK adalah bukti yang sah, sehingga nilai utang yang masih ditanggung oleh Pemkot Tarakan sebesar sekitar Rp257 miliar. Nilai ini berbeda dari sebelumnya yang dianggap dikisaran Rp 300 miliar.

“Kalau kemarin nilai utangnya masih simpang siur, yang namanya utang belum dilunasi dan utang menumpuk sejak 2010. Kan ada surat pengakuan utang, dulu siapa yang mengerjakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya dulu pengadaan kendaraan dinas baru dikasih DP tetapi barangnya belum datang juga, kan masuk utang juga,” ungkapnya.

Untuk jenis utang seperti itu masih bisa diputihkan dan dianggap sebagai utang palsu, dan ini utang pemerintah bukan pribadi. Untuk memperbaiki penilaian opini perlu pengelolaan yang lebih baik, apalagi pemimpin baru sehingga ada semangat baru sehingga 2020 Tarakan bisa mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini memang masalah turunan tetapi sudah luar biasa, karena tinggal 3 saja yang harus diperbaiki dan itu yang ringan-ringan saja,” ucapnya.

Ditambahkan Wali Kota Tarakan Khairul, hasil penilaian diakuinya masih seperti dulu (WDP) tetapi gradenya meningkat dan temuanya menurun, dirinya juga bertekat bahwa 2019 ini bisa menyelesaikan apa yang disarankan oleh BPK.

“Target 2019 sudah WTP, kita berusaha dan berupaya memprbaiki opini keuangan kita, sebenarnya bukan hanya persoalan WTP, WDP tetapi tata pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu yang lebih penting,” ungkapnya.

Disinggung apakah masalah yang ada merupakan peninggalan pemimpin sebelumnya, Khairul mengatakan bahwa pemerintahan itu berjalan secara berkesinambungan, tentu ada kekurangan dari sebelumnya itu yang sedang dicoba untuk diperbaiki.

“Kita perbaiki, penilaian ini kan untuk anggaran 2018, sedangkan penggunaan APBD 2019 penilaian masih di 2020 mendatang,” pungkasnya. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Rifat Munisa