Ruang Publik

Menjawab Polemik Seputar C6-KPU: Undangan atau Pemberitahuan?

Mahdi E. Paokuma
  • Oleh: Mahdi E. Paokuma

PEMAHAMAN masyarakat terkait C6-KPU masih simpang siur. Ada yang memahami sebagai undangan untuk memilih di TPS dan ada juga sebagian memahami sebagai pemberitahuan tentang hari pemungutan suara. Masing-masing pemahaman di atas memiliki efek psikologis kepada pemilih dalam memberikan hak suaranya di hari H Pemilu 2019 nanti. Sehingga saya menganggap perlu untuk menjelaskan sedikit terkait ini. 

Berdasarkan PKPU No. 3 pasal 95 ayat 1 poin y, dikatakan bahwa model C6-KPU merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Sehingga C6-KPU sebenarnya adalah pemberitahuan,  bukan undangan. Bahkan pada kop surat formulir C6-KPU jelas tertulis ‘Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih’

Meminjam bahasa Teguh Dwi Subagyo, S.Hut anggota KPU Provinsi Kaltara Divisi Teknis, saat diskusi pada bimtek pemungutan dan perhitungan suara (tungsura) beberapa hari lalu, jika pemahaman pemilih tentang C6-KPU sebagai undangan, maka bisa menyebabkan masyarakat ‘baper’, terutama ketika C6-KPU tidak sampai di rumahnya.

Sebagai analogi, budaya orang Indonesia jika dalam sebuah desa ada acara nikahan, misalnya ada tetangga yang tidak mendapat undangan nikahan, bisa dipastikan orang yang dimaksud tidak akan mendatangi acara pesta tersebut karena merasa tidak diundang. Begitu pun kekhawatiran bahwa masyarakat yang merasa tidak diundang oleh pihak penyelenggara, tidak akan datang ke TPS ketika tak menerima C6-KPU di hari pemungutan suara.

Bahkan, lebih disayangkan lagi jika ada masyarakat yang mengganggap bahwa tidak mendapat C6-KPU berarti tidak terdaftar sebagai pemilih. Anggapan tersebut jelas tidak benar.

Perlu diketahui, ada beberapa faktor yang menjadi sebab kenapa seseorang tidak menerima C6-KPU, di antaranya saat petugas KPPS mendatangi rumah warga untuk pembagian C6-KPU, orang bersangkutan tidak dapat ditemui; atau, bisa jadi orang tersebut sebenarnya terdaftar sebagai pemilih, hanya saja saat pembagian C6-KPU, yang bersangkutan sudah pindah domisili; dan beberapa faktor lainnya.

Sebagai informasi, C6-KPU dibagikan oleh petugas KPPS pada H-3 sebelum hari pemungutan suara.  KPU memastikan agar C6-KPU harus sudah terdistribusi di tangan masyarakat masing-masing di sekitar TPS setempat sesuai dengan DPT sampai dengan satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Jika dalam proses distribusi C6-KPU satu hari sebelum hari pemungutan suara masih terdapat sisa, maka KPPS akan memasukannya kedalam berita acara pengembalian (BA.C6-KPU) untuk di kembalikan ke PPS, hal ini di lakukan oleh KPU guna mencegah penyalahgunaan C6-KPU oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Ada hal menarik yang biasa ditanyakan masyarakat ketika KPU melakukan sosialisasi ke masyarakat, diantaranya,  apakah C6-KPU merupakan syarat wajib untuk dibawa ke TPS saat mencoblos? Bagaimana jika C6-KPU yang telah dibagikan hilang,  tercecer, rusak, atau tidak sampainya C6-KPU dari petugas KPPS ke tangan masyarakat, apa tetap bisa memilih?

Jawabannya, sesuai regulasi yang mengatur, yakni pada PKPU 3 2019 ayat 7 pasal 4, bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menunjukan formulir C6-KPU, pemilih tetap dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau identitas lain. Identitas lain yang dimaksud disini adalah Surat Keterangan (Suket),  Kartu Keluarga (KK), Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Paspor sesuai dengan PKPU no 3 2019 pasal 7 ayat 3.

Artinya anggota KPPS akan tetap melayani dengan hak yang sama seperti pemilih lain dengan kategori DPT untuk memberikan suaranya pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. Maka, saya tegaskan, C6-KPU harus dipahami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pemberitahuan bukan undangan.

Pertanyaan selanjutnya juga muncul, sejauh mana pentingnya C6-KPU untuk dibagikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang hari pemungutan suara? Padahal, tanpa C6-KPU sekalipun, masyarakat masih dapat memilih dengan hak yang sama dengan yang lain?

Jawabannya, jika diperhatikan dengan lengkap isi berupa informasi yang terdapat dalam C6-KPU tersebut, maka kita dapat mengetahui antara lain,  informasi tentang nomor urut DPT, sehingga anggota KPPS dengan mudah mengidentifikasi identitas pemilih yang terdapat dalam formulir A3-KPU dengan mudah. Tentu hal ini sangat membantu anggota KPPS dalam mengatur antrian pemilih dan meminimalisir kesalahan dalam identifikasi pemilih.

Hal penting lainnya adanya informasi tentang alamat TPS tempat pemilih memberikan suaranya.  Bayangkan jika pemilih tidak mendapat C6-KPU dan harus membuang-buang waktu untuk mencari-cari TPS terdekat di kelurahan/desa tempat tinggalnya, atau mendatangi beberapa TPS untuk mencocokkan KTP-el atau identitas lain kita dengan DPT di papan pengumuman TPS. Ini tentu sangat menguras tenaga.

Ada juga hal penting lainnya di C6-KPU, yakni informasi tentang tata cara pemberian suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Formulir C6-KPU secara filosofis adalah untuk mempermudah kita sebagai pemilih dan anggota KPPS sebagai petugas pemungutan suara dalam mensukseskan pemilu pada tanggal 17 April 2019.

Kerja sama yang baik adalah anggota KPPS senantiasa memastikan terdistribusi C6-KPU sampai di tangan masyarakat, dan sebaliknya pemilih senantiasa menjadikan C6-KPU sebagai suatu hal yang penting untuk dibawa saat pencoblosan. Tentu dalam rangka mempermudah dan melancarkan proses pemungutan suara nantinya di TPS. (*)

*) Penulis adalah guru di SMKN 1 Tanjung Selor