Ruang Publik

Melawan Politik Identitas

Hariyadi Hamid
  • Oleh: Hariyadi Hamid

PELAKSANAAN pemilihan umum (pemilu) merupakan perwujudan sistem demokrasi. Bertujuan untuk menghasilkan para pemimpin yang amanah di lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem demokrasi dipilih karena dianggap lebih baik dalam menghasilkan para pemimpin bangsa.

Solihah dan Witianti (2017) dengan judul artikelnya “Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi”, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, yakni sebuah sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (liberty) dan kesederajatan (equality).

Kebebasan yang dimaksud dapat diartikan kebebasan yang bertanggungjawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Maka prinsip tersebut sangat melekat dalam kedaulatan rakyat sebagai basis utama penerapan kehidupan berdemokrasi.

Namun pada praktiknya, ancaman terhadap demokrasi di Indonesia setiap momen pemilu begitu nyata dan membahayakan. Indentifikasi ancaman yang dapat merusak tatanan demokrasi di negeri ini, salah satunya terkait praktek politik identitas.

Politisasi identitas merupakan cara-cara politik dengan manipulasi pemahaman dan pengetahuan dengan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan demi kepentingan politik tertentu. Politisasi identitas dilakukan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas, apakah bentuknya berbasis agama, etnik, atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini dan stigma negatif ke masyarakat dengan tujuan kepentingan politik.

Praktek seperti ini sangat lazim ditemukan pada sistem demokrasi liberal. Secara khusus di Indonesia, tarikan politik identitas semakin menguat pasca pemilu 2014. Hal ini didukung dengan berbagai fakta yang mencengangkan kita semua.

Banyak fakta yang dapat disajikan pasca politik pemilu 2014, marak bermunculan diskursus yang mengaitkan agama dan politik. Intensitasnya semakin meningkat manakala pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, ditandai dengan gelombang unjuk rasa hingga berjilid-jilid. Tentu banyak kalangan berpendapat hal ini mengarah pada pertarungan pemilihan presiden 2019.

Banyak penelitian telah mempublikasi praktik-praktik politik identitas di Indonesia. Studi Sweinstani dan Hasanah (2017) dalam artikelnya yang berjudul “Integrasi Nasional dan Ekslusionaris Identitas dalam Pilkada 2017: Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat” mengungkap pelaksanaan Pilkada 2017 di beberapa daerah telah dirusak dengan penyebaran isu-isu politik indetitas.

Pertarungan di Pilkada Maluku Utara terkait isu primodial memilih putra daerah dan pendatang (bukan putra daerah). Sementara pada Pilkada DKI Jakarta memanfaatkan identitas dengan isu etnis (pribumi versus non pribumi) dan isu agama (Islam versus Kristen). Kasus Pilkada di Kalimantan Barat menyangkut pertarungan etnis melayu dan etnis dayak.

Temuan yang sama juga telah banyak diungkap oleh berbagai peneliti yang lain. Sebagai bahan renungan, pada banyak kasus pilkada ditemukan telah terjadi polarisasi pertarungan dengan menggunakan politik identitas. Hal ini sungguh sangat membahayakan bagi keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia.

Bahaya dari penerapan politik identitas sangat penting untuk kita cermati bersama. Studi Adiwilaga, et.al., (2017) dalam artikelnya yang berjudul “Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis”, menyatakan bahwa bahaya yang ditimbulkan dari politik identitas etnis tidak hanya menjadi ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi, namun lebih jauh lagi dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah dan mengarahkan negara pada keadaan failed state.

Tentu hal ini tidak kita inginkan sampai terjadi. Untuk itu, perlunya upaya bersama semua komponen anak bangsa melakukan perlawanan terhadap penggunaan politik identitas. Pendekatan yang dipilih dapat berupa pencegahan dan penindakan. Keterlibatan ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun juga dapat dilakukan oleh pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Strategi pencegahan sebagai bagian perlawanan terhadap politik identitas dimulai dengan melakukan sosialisasi secara masif terkait pentingnya memilih pemimpin dengan pendekatan. (*)

*) Penulis adalah Komisioner KPU Kaltara