Headline

Masih Mempunyai Catatan, Tiga Kabupaten Dapat WTP

Bupati dan Ketua DPRD Dari Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung pose bareng dengan jajaran BPK RI Kaltara usai penyerahan LHP LKPD. (Foto: Sofyan Ali Mustafa)
  • Sebagian Besar mengenai Kesalahan Penganggaran Belanja Modal

TARAKAN, Koran Kaltara – Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara, memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada tiga kebupaten sekaligus pada Senin (20/5/2019). Meskipun ketiganya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih memiliki masalah dalam pengelolaan APBD masing-masing.

Penyerahan LHP LKPD pertama diberikan kepada Malinau yang sudah 5 kali berturut-turut mendapatkan WTP. Dalam arahannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Karyadi mengatakan bahwa Kabupaten Malinau masih memiliki permasalahan. Di antaranya, kesalahan penganggaran atas belanja modal sebesar Rp55.587.500 dan belanja barang/jasa sebesar Rp500.376.050, serta penatausahaan atas belanja hibah yang belum tertib.

Sedangkan untuk kepatuhan, Malinau masih sedikit disentil denda sewa hangar pada Bandara Kol. R.A. Bessing belum dikenakan sebesar Rp42.600.000. Selanjutnya,  penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2018 tidak sesuai ketentuan, dan kekurangan volume pekerjaan pada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp105.652.899.42.

Selanjutnya, BPK RI Kaltara menyerahkan LHP LKPD Pemkab Nunukan. Sama halnya dengan Malinau, meskipun mendapatkan opini WTP untuk yang keempat kalinya, namun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Seperti kesalahan penganggaran pada belanja barang sebesar Rp422.450.000 dan belanja modal sebesar Rp4.922.787.000. Lalu, penatausahaan atas pendapatan pajak daerah belum tertib, hibah langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah dan OPD sebesar 5.349.088.082.05 belum dilaporkan untuk disahkan, dan penatausahaan atas dokumen pencairan belanja hibah barang/jasa belum lengkap.

Soal kepatuhan, Nunukan juga masih kurang pungut pajak minerba serta potensi pendapatan dari retribusi pemakaian asrama; Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pperumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 319.521.113.91; dan kelebihan pembayaran jasa konsultasi pada 3 OPD sebesar Rp 94.500.000.

Yang terakhir, BPK RI Kaltara menyerahkan LHP LKPD kepada Pemkab Tana Tidung yang untuk pertama kalinya mendapatkan opini WTP. Masih ada masalah yang menjadi catatan, di antaranya menyangkut penganggaran realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.878.208.817belanja modal sebesar Rp 6.162.491.000; keterlambatan penyetoran retribusi pada 4 OPD ke KAS daerah sebesar Rp 110.136.000; penatausahaan persedian pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum tertib, dan penataan aset belum optimal.

Sedangkan untuk kepatuhan KTT masih terdapat kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 53.482.530 serta potensi pajak daerah yang tidak dapat dipungut sebesar Rp 547.206.400.00; kekurangan volume pekerjaan pada 3 OPD sebesar Rp 201.284.715, denda keterlambatan atas 5 pekerjaan pada Dinas PUPRPKP dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 131.041.407.05 dan denda yang seharusnya dikenakan pada DLHP sebesar Rp 10.586.070; dan yang terakhir kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa pada 5 OPD sebesar Rp 122.187.353.71.

“Kami ucapkan selamat dan sukses atas predikat WTP ini, opini ini merupakan pencapaian predikat tertinggi. Semoga pencapaian predikat ini tidak menjadikan saudara berpuas diri, namun tetap fokus dan berkomitmen menjaga serta mempertahankan akuntabilitas keuangan demi kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, kami mohon untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dinyatakan dalam action plan yang sudah dibuat sesuai komitmen kepala daerah,” terang Karyadi.

Bupati Malinau, Yansen TP mengaku bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi tetapi motivasi bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, “Supaya anggaran berbasis kinerja dapat dilaksanakan. Walaupun ini yang kelima kalinya, bagi kami masih banyak kekurangan walaupun kecil tetap menjadi kelemahan. Kami mengharapkan pembinan dan dorongan motivasi serta pendampingan supaya dapat meningkatkan pengelolan keuangan daerah,” ucapnya.

Bagi Nunukan, opini WTP menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah supaya sesuai dengan peruntukanya. “BPK RI tetap dapat mendampingi kami kedepanya supaya kabupaten Nunukan terus melakukan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi serta sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel,” urai bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.

Diusia ke-11 Tahun, Tana Tidung mendapatkan hadiah berupa WTP dan pencapaian ini dilakukan oleh kabupaten paling bungsi di Kaltara ini, “Untuk menuju WTP, kami harus berdarah-darah dan basah-basah. Alhamdulillah dengan dorongan dan dukungan serta bantuan yang diberikan BPK RI Kaltara, maka hal ini dapat teraih. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Tana Tidung mengucapkan terima kasih,” kata bupati  Tana Tidung, Undunsyah. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Nurul Lamunsari