Malinau

Malinau Raih Penghargaan Cukup Peduli HAM

Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah saat menerima penghargaan dari Kemenkuham RI.  (Foto: Istimewa)
MALINAU, Koran Kaltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menjadi salah satu dari 214 kabupaten dan kota yang mendapatkan penghargaan kategori cukup peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkuham, pada Senin (10/12/2018) lalu. Wakil Bupati Topan Amrullah menjelaskan, bahwa beberapa hari lalu pihaknya dinobatkan satu di antara 214 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. Menurut…

MALINAU, Koran Kaltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menjadi salah satu dari 214 kabupaten dan kota yang mendapatkan penghargaan kategori cukup peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkuham, pada Senin (10/12/2018) lalu.

Wakil Bupati Topan Amrullah menjelaskan, bahwa beberapa hari lalu pihaknya dinobatkan satu di antara 214 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan diberikan Kemenkuham berdasarkan hasil dari penilaian dan review periode 2017-2018 yang dilakukan Kemenkuham di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota terhadap kepedulian pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atas HAM ini.

“Penilaian yang diambil itu bagaimana pemerintah daerah memenuhi hak-hak masyarakat dan memang ada beberapa kriteria yang diambil. Kalau tidak salah, ada dua kategori, yaitu kategori peduli dan cukup peduli,” ungkap Topan, Kamis (13/12/2018).

Topan menyebutkan Malinau mendapatkan point 72,38 dengan kategori nilai hak dan implementasi aksi HAM di periode 2017-2018.

“Kalau di kelompok hak nilai Malinau berada di 57,38 dan implementasi aksi HAM itu dengan point 15, sehingga di total menjadi 72,38 point,” sebutnya.

Topan mengatakan, bahwa Malinau masuk kategori cukup peduli dengan nilai presentasi 80 persen. “Jadi memang ada beberapa yang menjadi perhatian kita bersama untuk bisa mencapai kategori peduli,” jelasnya.

Topan menyampaikan, bahwa Malinau hanya memiliki nilai tertinggi di 2 sub, yakni kesehatan dan pendidikan, dengan nilai rata-rata 89 dan 80. “Memang di kesehatan dan pendidikan, kita sangat peduli tentang itu,” imbuhnya.

Sementara itu, kata dia, sub lainnya terkait hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak pekerjaan, perumahaan dan hak lingkungan yang berkelanjutan masih di bawah 80 persen. “Jika melihat kelompok penilaian ini, kita masih di bawah karena katerbatasan anggaran,” tegasnya.

Dia berharap tahun depan bisa menaikkan beberapa kelompok penilaian tersebut. “Insya Allah, kita bisa naikkan grid-nya agar bisa kategori peduli. Terutama terhadap hak atas pekerjaan dan lainnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sulaiman

Editor: Sobirin

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 14 Desember 2018