Kaltara

Lewati Batas Deadline, Medco tak Bayar Santunan

Pengawas dan Penyidik Disnakertrans Kaltara, Sondi Julianto
  • Disnakertrans Masih Selidiki, Sanksi Siap Menanti

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – PT Medco E&P Indonesia yang berada di Tarakan, tampaknya tak mengindahkan atas deadline yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara. Sebelumnya, Disnakertrans memberikan batasan waktu selama 14 hari,  terhitung sejak 27 Juni, agar PT Medco E&P Indonesia untuk membayarkan santunan kepada ahli waris atas meninggalnya salah satu karyawan yang menjadi korban ledakkan di Stasiun Pengumpul Utama Gas (SPUG) G-8 di Kampung 1 Tarakan, Minggu (17/3/2019) lalu.

Kewajiban untuk membayar biaya santunan terhadap ahli waris itu harus dilakukan oleh PT Medco E&P Indonesia, lantaran karyawan yang diketahui bernama Darman itu, tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sehingga, sudah menjadi kewajiban sebuah perusahaan untuk membayar biaya santunan kepada ahli waris ketika terjadi kecelakaan kerja. “Informasi yang kita dapatkan, itu belum dibayarkan. Kita sudah ke kantornya, tapi selalu tutup. Kita rencananya akan keluarkan nota peringatan pertama. Karena sudah melewati batas yang sudah kita tentukan,” kata Pengawas dan Penyidik Disnakertrans Kaltara, Sondi Julianto saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2019).

Hingga saat ini, ungkap Sondi, pihak perusahaan belum memberikan konfirmasi mengenai belum dibayarnya biaya santunan tersebut. Padahal kata dia, saat melakukan klarifikasi awal, pihak perusahaan sepakat untuk membayarkan biaya santunan itu sebelum tanggal 10 Juli atau tepatnya 2 minggu setelah dilakukan klarifikasi.

Ia menilai, pihak perusahaan tak ada keseriusan dalam membayar biaya santunan itu. Sondi menekankan, nota peringatan pertama diberi batas waktu selama tujuh hari. Apabila dari batas waktu itu, tetap tidak membayar. Maka, pihak perusahaan akan diberikan nota peringatan kedua.  “Kalau memang masih tidak dilakukan, sanksi akan kita berikan. Bahkan, persoalannya akan kita naikkan status menjadi proses penyidikan,” tegasnya.

Dijelaskan Sondi, sesuai dengan aturan yang ada, pihak perusahaan wajib memberikan santunan terhadap karyawan yang meninggal dunia ketika sedang melakukan pekerjaan. Dalam kasus meninggalnya karyawan milik PT Medco E&P Indonesia, perusahaan wajib membayar uang santunan sebesar sekitar Rp173 juta. Memang diakuinya, pihak perusahaan sudah melakukan pembayaran, akan tetapi tidak sesuai dengan hitung-hitungan pada peraturan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan penyelidikan terhadap safety kendaraan yang digunakan. Hasil dugaan sementara, ledakan terjadi karena kendaraan yang digunakan dinilai tak laik. “Kita akan upayakan terus. Kalau memang tidak dilakukan pembayaran, kita akan bawa kasus itu ke ranah hukum,” pungkasnya. (*)

Reporter : Ramlan

Editor : Eddy Nugroho