Nunukan

KPU Nunukan Usulkan Tambahan Anggaran Rp5 Miliar

Ketua KPU Nunukan, Rahman
  • Honor Ad Hock Alami Kenaikkan 18-70 Persen

NUNUKAN, Koran Kaltara – Meski Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani pada 1 Oktober lalu, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan tetap mengharapkan bantuan penambahan anggaran. Bahkan saat ini, KPU telah mengusulkan penambahan anggaran ke Pemkab Nunukan sebesar Rp5 miliar.

Ketua KPU Nunukan, Rahman mengatakan bahwa usulan penambahan anggaran ini dikarenakan ada kenaikan honor ad hock 18 persen hingga 70 persen dari honor sebelumnya

“Pasca dilakukan penandatangan NPHD tanggal 1 Oktober. Nah, di bulan yang sama, ada surat dari KPU RI yang menerangkan bahwa pada Pemilu 2020 ini akan ada kenaikan honor ad hock ,” terangnya kepada Koran Kaltara, Senin (2/12/2019).

Honor ad hock ini, kata dia, terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

“Ini yang menjadi problem, karena kami menghitung sebelum kenaikan. Setelah kami tandatangani, di bulan yang sama, tenyata terjadi kenaikan,” tambahnya.

Sehingga, kata dia, dari anggaran yang diberikan Pemkab Nunukan sebesar Rp28 miliar, jika dikalkulasi ada kekurangan sekitar Rp5 miliar.

“Kekurangan  ini yang kita usulkan. Karena, untuk semua honor mulai PPK, PPS, KPPS dan PPDP itu kurang lebih Rp20 miliar. Disinilah porsi anggaran terbesar,” pungkasnya.

Saat ini, kata dia, KPU Nunukan masih menunggu keputusan Pemkab Nunukan terkait usulan penambahan anggaran tersebut. “Belum lagi biaya logistik, pengiriman logistik dan kegiatan kampanye yang difasilitasi KPU dan lain-lainnya,” ujanya.

Penambahan anggaran ini, kata dia, berdasarkan keterangan NPHD. Di  NPHD diterangkan,  jika terjadi perubahan kenaikan dan lain-lainnya,  maka bisa dilakukan perubahan sesuai naskah. “Kami sebenarnya menuggu informasi dari tim TPAD Kabupaten Nunukan. Bagaimana dengan usulan itu,” tambahnya.

Dia menjelaskan, untuk Ketua PPK sebelumnya Rp1,8 juta perbulan naik menjadi Rp2,2 juta. Belum lagi sekertaris, anggota dan stafnya yang juga mengalami kenaikan. Begitu juga dengan Ketua PPS yang sebelumnya Rp900 ribu menjadi Rp1,2 juta. “Nah, PPK ini selama 9 bulan masa kerja dan PPS selama 8 bulan. Kalau untuk KPPS ini hanya sebulan saja,” ujarnya.

Kemudian untuk PPK, kata dia,  setiap Kecamatan berjumlah 5 orang. Di Kabupaten Nunukan ada 21 Kecamatan.

“Kalau PPS ini masing masing di desa 3 orang. Sementara di Kabupaten Nununukan ada 240 desa. Sudah berapa jumlahnya,” ujarnya.

Dia mengaku meminta dukungan Provinsi Kaltara. Dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 akan bersamaan Pemilihan Gubernur Kaltara. “Kita juga sudah ada shearing di  provinsi. Tapi sejauh ini, shearingnya diangka Rp3,5 miliar,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata dia, apabila melihat kebutuhan di Kabupaten Nunukan,  anggaran yang diberikan masih sangat kurang. “Kemarin, kita usulkan Rp44 miliar. Tapi dirasionalisasikan sebesar Rp38 miliar hingga akhirnya hanya Rp28 miliar yang disetujui. Idealnya itu dianggka Rp38 miliar itu,” pungkas dia. (*)

Reporter : Asrin

Editor : Sobirin