Politik

KPU Kaltara: Solusi Sudah Ada, Tinggal Eksekusi

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Dua Daerah belum Teken NPHD Pilkada 2020

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 sudah dimulai. Pihak penyelenggara di daerah termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) telah melakukan persiapan, khususnya masalah anggaran.

Di Kaltara, terdapat lima daerah yang ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan nanti. Yakni, Provinsi Kaltara, Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Malinau.

Terkait anggaran, berdasarkan regulasi menjadi tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, Pemprov Kaltara mengalokasikan dana sebesar Rp103 miliar lebih. Hal itu ditandai dengan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilaksanakan Senin (30/9/2019) antara Pemprov dengan KPU Kaltara.

Meski berdasarkan PKPU 15/2019 tentang tahapan, paling lambat penandatanganan NPHD dilaksanakan pada 1 Oktober 2019. Namun pada rapat koordinasi antara Kemendagri, Pemda, KPU dan Bawaslu pada (7/10), menyepakati diundurnya penandatanganan NPHD. Seluruh Pemda diharapkan menyelesaikan persoalan anggaran sampai batas waktu 14 Oktober 2019.

Di Kaltara, masih terdapat dua daerah yang belum meneken NPHD, yakni Bulungan dan Tana Tidung.

Ditemui media, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami mengatakan, arahan Kemendagri sudah jelas terkait alotnya pembahasan anggaran, khususnya di dua kabupaten di Kaltara.

“Solusinya sudah jelas, tinggal eksekusi. Salah satu narsum saat rakor yakni Dirjen Keuangan (Kemendagri) menegaskan, NPHD adalah prioritas dari segalanya. Bahkan disebutkan, kalau ada anggaran tidak terlalu urgent di daerah bisa digeser untuk pilkada. Bahwa tak ada alasan pemda tidak ada uang atau kurang,” tegasnya, Selasa (8/10/2019).

Diketahui, baik pihak penyelenggara, pemerintah daerah juga turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Oleh karena itu, KPU Kaltara berharap, dua daerah yang hingga saat ini belum NPHD agar segera menyelesaikan penandatanganan. Pihaknya juga meminta KPU Bulungan dan Tana Tidung untuk lebih mencermati penganggaran tersebut.

“Di samping kami minta kepada dua KPU kabupaten ini agar betul-betul mencermati. Pertama kita harus pahami kondisi keuangan daerah. Tapi dengan tidak mengurangi anggaran khususnya yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang tidak bisa dihilangkan. Karena kita penyelenggara ingin melaksanakan pilkada secara totalitas. Kami minta teman-teman bisa dicermati dan dipastikan itu (anggaran) cukup. Karena setelah penandatangan NPHD ada proses teknis lagi yang perlu disiapkan,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak TAPD Pemprov Kaltara akan turut memfasilitasi masalah anggaran di dua kabupaten itu. Rencananya akan dilaksanakan pertemuan dengan mengundang dua Pemkab, khususnya TAPD, untuk mengetahui lebih jauh kendala penganggaran sejauh ini.

“Sebagai bagian pembinaan, tentu provinsi khususnya gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah menindaklanjuti dengan melaksanakan pertemuan besok (hari ini). Memang sebenarnya sudah ada solusi dan gambaran dari Kemendagri, tinggal eksekusi. Hanya saja pemprov perlu lakukan penegasan terhadap dua daerah lagi. Khususnya masalah batas NPHD 14 Oktober nanti. Kalau bagi kami penyelenggara, jangan sampai NPHD berlarut, bisa mengganggu tahapan Pilkada,” tegas Ketua KPU Kaltara. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid
Editor : Hariadi