Politik

KPU Dorong Keterwakilan Perempuan di PPK

KPU Bulungan mendorong adanya keterwakilan perempuan di PPK. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Batas Usia Maksimal 60 Tahun, Tes Tulis Terbagi 4 Zona

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Jelang pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Diketahui, terdapat 10 kecamatan di Bulungan yang membuka peluang bagi setiap warganya untuk menjadi penyelenggara pada pesta demokrasi tahun ini.

Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani mengungkapkan, tahapan seleksi penerimaan PPK dimulai dengan pengumuman pendaftaran pada 15 – 19 Januari 2020. Selanjutnya penerimaan berkas pada 20 – 26 Januari 2020, dilanjutkan dengan tahapan seleksi, baik administrasi hingga seleksi tulis dan wawancara.

“Secara keseluruhan tahapan penerimaan sekitar satu bulan lebih. Mulai dari pengumuman seleksi, sampai nanti ada tanggapan masyarakat baru kita selesai. Target pelantikan itu di Tanggal 29 Februari 2020,” katanya, Jumat (3/1/2020).

Lili berharap, penyelenggara di tingkat kecamatan nantinya juga diisi oleh kaum perempuan. Ia meminta kepada masyarakat di Bumi Tenguyun – sebutan lain Bulungan, yang memenuhi syarat mendaftarkan dirinya sebagai PPK.

“Kami mendorong minimal 30 persen kuota perempuan terpenuhi di PPK. Harapan kita perempuan di Bulungan yang penuhi syarat agar terlibat sebagai penyelenggara di kecamatan,” ujarnya.

Sebagai gambaran, tiap kecamatan akan merekrut 5 orang PPK yang membantu KPU dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Secara umum, syarat dari pelaksanaan pemilu sebelumnya tidak ada yang berubah, kecuali batas usia.

“Yang berubah itu untuk PPK berdasarkan PKPU adalah usianya. Batas minimal 17 Tahun dan maksimal 60 Tahun. Kalau sebelumnya tidak ada batas maksimal. Tapi evaluasi dari Pemilu 2019 makanya ada batas maksimal,” jelasnya.

Adapun terkait PPK yang sudah pernah menjabat dua kali, tidak dapat mendaftar kembali. Namun diterangkan Lili, yang dimaksud dua periode adalah dalam tempo siklus 5 tahun dalam satu periode.

“Artinya kalau dia pernah jadi PPK pada Pilkada 2015 dan Pemilu 2019 belum terhitung dua kali. Yang terhitung dua kali itu kalau sudah jadi PPK di Pilkada 2010 dan di 2015. Itu yang tidak boleh lagi mendaftar,” sebutnya.

Selain itu, yang berbeda dari perekrutan sebelumnya adalah saat seleksi tulis. Untuk lebih memudahkan para pelamar, tes tulis dilaksanakan di empat zona berbeda.

“Ter tertulis dibagi empar zona. Kalau dulu hanya satu tempat di ibu kota kabupaten (Tanjung Selor). Ini bagian dari kita coba untuk dekat dengan masyarakat, dan memudahkan mereka. Tapi untuk tes wawancara tetap nanti di Tanjung Selor,” tambahnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Hariadi