Kaltara Politik

Komisi II DPRD Provinsi Kaltara Tatap Muka dengan Petani Rumput Laut Nunukan

Komisi II DPRD Kaltara saat meninjau petani rumput laut di Nunukan.

NUNUKAN, Koran Kaltara – Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melalui Komisi II, menggelar tatap muka dengan petani rumput laut di Sei Mantri, Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kamis (28/11/2019) sore, kemarin. Dalam tatap muka tersebut, turut hadir mendengarkan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara, Andi Hamzah, Ketua Komisi II, Herman, Wakil Ketua Komisi Muddain, Sekretaris Komisi Ihin Surang dan anggota Komisi, Muhammad Nasir, Muhammad Hatta serta H. Rakhmat Sewa.

Tatap muka yang digelar oleh Komisi II merupakan tindaklanjut dari reses anggota DPRD Provinsi Kaltara dapil Nunukan, Muhammad Nasir terkait dengan keluhan masyarakat, khususnya petani rumput laut yang mengeluhkan rencana pengaturan zonasi di daerah Pos Sei Kaca. Jika zonasi tersebut diterapkan, maka 80 persen bentangan tali rumput laut di wilayah tersebut akan habis.

“Makanya, Komisi II DPRD kaltara menindaklanjutinya dimana akan melakukan pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi, sebelum melakukan pertemuan dengan dinas terkait, maka Komisi II terlebih dahulu bertatap muka langsung dengan petani rumput laut,” kata Ketua Komisi II Herman, Jumat (29/11/2019) di Nunukan.

Sementara itu, Muhammad Nasir mengungkapkan, selain persoalan zonasi, para petani rumput laut juga menyampaikan harapan akan pentingnya pengaturan dan penataan wilayah pemasangan bentangan tali dan waktu aktivitas dari pemukat rumput laut.

“Selama ini, para petani rumput laut merasa banyak dirugikan lantaran pemukat beraktivitas di sela – sela bentangan rumput laut mereka. Kemudian waktu aktivitas pemukat di malam hari,” kata Muhammad Nasir, wakil rakyat dari dapil Nunukan.

Selain itu, kata dia, perwakilan petani rumput laut asal Pulau Sebatik, meminta agar mereka difasilitasi pertemuan dalam mencarikan solusi dengan pihak perusahaan Pipit Mutiara Jaya (PMJ). Pertemuan perlu dilakukan karena di bulan September lalu, kapal ponton milik PMJ menabrak beberapa pondasi rumput laut, hingga petani merugi miliaran rupiah dan mereka menuntut ganti rugi.

Terkait dengan persoalan tersebut, Ketua Komisi II mengatakan, bahwa pihaknya akan berusaha mengoordinasikan dengan dinas terkait untuk mencarikan solusi yang terbaik serta tidak merugikan salah satu pihak. Baik itu tentang pengaturan zonasi, pengaturan aktifitas pemukat dan petani serta masalah dengan PMJ.

“Berbicara tentang pengaturan zonasi, maka ini harus segera di tuntaskan oleh pemerintah. Agar semua pihak tidak ada yang dirugikan, baik dari petani, pemukat, nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut,” tandasnya. (*)

Reporter : Sabri
Editor: Didik