Bulungan

KIPI di RTRW Bulungan Disebut Masih Menggantung

Sejumlah lokasi di Tanah Kuning dan Mangkupadi diplot menjadi kawasan industri (KIPI) yang masuk Proyek Strategis Nasional. (Foto : Nurjannah/ Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Meski sejumlah tahapan dalam rangka revisi Perda Rencanan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan telah dilakukan, jika nantinya sudah disetujui oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, masih ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi lagi. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan, M. Isnaini mengatakan,setelah kajian selesai, selanjutnya draf Raperda…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Meski sejumlah tahapan dalam rangka revisi Perda Rencanan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan telah dilakukan, jika nantinya sudah disetujui oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, masih ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi lagi.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan, M. Isnaini mengatakan,setelah kajian selesai, selanjutnya draf Raperda RTRW nantinya bisa dilampirkan untuk diajukan ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN) untuk minta persetujuan.

Namun begitu, kata Isnaini, meskipun sudah disetujui, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.  KalauKementerian ATR/BPN setuju, maka draf yang ada itu dilampirkan. Tapi tentu ada lagi syarat-syarat lain.

“Misalnya dalam konteks KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional),  di sini perlu penyelesaian terlebih dahulu antara perusahaan yang sudah ada dan yang akan masuk karena ada sejumlah areal yang merupakan kawasan yang dikuasai perusahaan. Mereka memiliki izin HGU (Hak Guna Usaha). Seandainyatidak ada singgungan, RTRW kita ini selesai,” kata Isnaini.

Karena adanya program KIPI itu, lanjutnya, persetujuan Kementerian ATR/BPN juga masih menggantung.  Sebab seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN masih mensyaratkan bahwa harus ada kesepakatan, khususnya yang masuk dalam KIPI.

“Harus ada kesepakatan B to B (bussines to bussines) atau antara bisnis yang sudah ada dan yang akan masuk karena itu berada di kawasan yang sejauh ini sudah ada HGU. HGU itu tidak bisa diubah, sebelum berakhir masanya,” kata dia.

Dengan kondisi itu, oleh  Kementerian ATR/BPN menyebutkan agar RTRW bisa clear, maka harus ada kesepakatan yang dimaksud itu dulu, yaitu antara pemegang HGU dengan  calon investor yang baru.

“Ya bisa dikatakan gantung, karena sementara kita masih mengacu pada perda yang lama, sepanjang masih belum ada perubahan. Tentunya Kementerian ATR/BPN juga tidak semena-mena mencabut  HGU itu, ada ketentuan yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dari sisi akademis, RTRW ini benar adanya untuk diubah. Bahkan Kementerian ATR/BPN bisa saja tidak membantah hal itu. Namun ada hal teknis yang juga harus diselesaikan terlebih dahulu. (*)

Reporter: Nurjannah

Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 17 Desember 2018