Kaltim

Kepala Dinas Perindagkop Berau Diusir Buruh

Foto: Indra/Koran Kaltim
  • Sempat Terjadi Keributan Saat akan Dibubarkan Satpol PP

TANJUNG REDEB – Belum sempat mengucapkan satu kata, Kepala Disperindagkop Berau Wiyati langsung diusir oleh puluhan Buruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Redeb, saat ingin menyampaikan pesan terahdap massa yang ditertibkan dua pleton anggota Satpol PP, bersama Kepolisian dan Kodim.

Kabid Perda Satpol PP Berau Mustafa mengatakan, puluhan masa dari buruh TKBM sudah menduduki Lapangan Tenis, yang notabene adalah aset daerah tanpa ada izin. Sehingga massa melanggar Perda nomor 13 Tahun 2012 Pasal 4 ab, menempati tempat yang bukan peruntukanya.

“Dengan aturan yang berlaku, sewajibnya kami diminta untuk menertibakn barang-barang serta tarpal yang ada. Mengingat, surat sudah dilayangkan sebanyak 3 kali dan sudah 29 hari di sini, sehingga kewajiban Satpol PP membubarkan, bukan dipaksa namun berharap kerjasamanya,” terang Musatfa, Jumat (26/7) kemarin.

Meski ditempuh jalur persuasif, kerusuhan pun tetap terjadi saat Satpol PP mulai memutuskan satu-persatu tali pengikat tarup buruh. Namun tidak berlangsung lama, setelah pihak kepolisian dan TNI membantu menenangka massa sehingga penertiban yang berjalan 45 menit berjalan aman dan lancar.

Terpisah, Ketua 1 TKBM Tanjung Redeb Abdul Hapid mengakui pihaknya mendapatkan surat tersebut dari Pemkab Berau. Namun, lanjutnya, dari surat pertama hingga ke tiga, semua ditujukan ke individu dan ke TKBM secara organiasi. Sehingga, menurutnya surat tersebut tidak sah.

“Kami tetap akan bertahan di Lapangan Tenis didepan rumah Pak Bupati sampai ada kelejasan terhadap tuntutan kami. Untuk langkah selanjutnya setelah penertiban ini, akan kami bahas lebih lanjut,” terangnya.

Dilanjutkan Abdul Hapid, aksi ini digelar karena belum adanya pembayaran kegiatan gearless di transit line loading poin di Muara Pantai dari DPA Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) terhadap TKMB, sejak Januari 2019.

“Sejak Januari DPC APBMI belum melakukan pembayaran dengan nominal hingga miliaran rupiah dan itu melanggar kesepakatan yang sudah berjalan sejak tahun 2010 silam,” tambahnya.

Sambug Abdul Hapid, buruh TKMB tetap mendapatkan bayaran meski tidak ada kegiatan. Sementara dalam perjanjian tersebut jika kegiatan gearless dilakukan oleh pihak ketiga sehingga pihak TKBM tak melakukan kegiatan. Padahal jika memang TKBM diminta melakukan kegiatan, ungkapnya, TKBM pun siap.

“Dalam perjanjian itu TKBM dapat 60 persen meski tak melakukan kegiatan, dan jika kami melakukan kegiatan kami dapat 100 persen. Tapi sejak Januari hak itu tidak ada dibayarkan hingga hari ini,” pungkasnya. (*)

Reporter: Indra/Koran Kaltim