Ruang Publik

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia

Kompol Fitriadi
  • Oleh: Kompol Fitriadi Asnawi,S.Ik.,Mi.k.,

APA itu tindakan kejahatan terorisme ? Mengapa tindakan terorisme sangat menakutkan?

Tindak pidana terorisme merupakan jenis kejahatan Trans Nasional yang paling populer akhir-akhir ini, terutama setelah terjadinya kasus terorisme yang meruntuhkan gedung WTC di Amerika Serikat, berkembangnya organisasi ISIS dan aksi terorisme lainnya di dunia dan kemudian pihak Amerika Serikat menggalakkan kampanye memerangi terorisme di seluruh dunia.

Di kawasan Asia Tenggara isu terorisme menjadi marak setelah beberapa negara Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Philipina dan Indonesia) menyatakan telah menangkap beberapa pelaku terorisme.

Polri sebagai lembaga penegak hukum akan selalu menjadi sentra dalam upaya-upaya penanggulangan terorisme yang berifat internasional dan ini merupakan peluang baik bagi Polri untuk berbenah diri kearah semakin profesional dan membangun citra yang positif di mata internasional.

Sedangkan dari sisi kebijakan nasional dengan mengingat kompleksitas dan hakikat terorisme yang bersifat multi dimensional, maka istilah combatting terrorism, suppression of terrorism dan elimination of terrorrism yang bersifat represif harus disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang memadai berupa pengembangan tindakan-tindakan pencegahan seperti pengamanan wilayah dari pemanfaatan praktik terorisme, kerja sama antarnegara, penyempurnaan deteksi terhadap sarana terorisme, memperkuat sistem dan prosedur pengawasan, memperkuat mekanisme pengamanan orang-orang penting dan instalasi vital, peningkatan perlindungan diplomat, dan konsul atau misi internasional, peningkatan sistem koordinasi dan pemanfaatan informasi.

Terrorism is a complex problem, its origin are diverse, and those who engage in it, ever more so. Terrorism is a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large. (Walter Reich, The Origins of Terrorism, 1990 ). Terorisme adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan, Akan tetapi dari beberapa kajian, umumnya pengertian terorisme mengacu pada sebuah karakter seperti misalnya adanya “kekerasan dan politik” yang menyertainya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”.

Aksi terorisme sangat jelas bertentangan dengan peradaban manusia (human civilization), karena sebagai manusia dikaruniai oleh Tuhan hati nurani dan rasio, sebagai pranata dalam kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram.

Sedangkan bahaya aksi teroris yang terjadi di Indonesia adalah timbulnya berbagai efek negatif terutama ”Rasa ketakutan masyarakat yang dapat menimbulkan terganggunya rasa aman, bebas dari gangguan, rasa ketenangan bagi masyarakat (security, surety, safety dan peace)”.

Teroris memang menimbulkan korban dalam aksinya, tetapi jatuhnya korban itu bukan tujuan mereka, karena mereka mengharapkan harga jangka panjang yang akan diraih akan jauh lebih besar. Pada akhirnya aksi terorisme akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Polri khususnya dalam menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan bernegara yang dapat menimbulkan kekacauan dan sulit untuk dikendalikan.

Beberapa modus operandi dari tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan kasus yang telah diungkap belakangan ini adalah dengan memanfaatkan kelengahan penjagaan yang dilakukan pada tiap sasaran, dengan menggunakan anak sebagai tameng dalam aksinya, serta memanfaatkan kelengahan dan perhatian dari masyarakat sekitar yang akan menjadi sasaran.

Sedangkan sasaran aksi terorisme saat ini sudah bergeser kepada markas komando kepolisian dan petugas polisi yang sedang bertugas menjaga markas komando. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa polisi merupakan penghalang aksi aksi teror.

Pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menghadapi kegiatan terorisme tidak perlu bersikap berlebihan akan tetapi juga tidak boleh bersikap lemah dan memudahkan persoalan atau bahkan menunjukan sikap tidak perduli atau tidak mau tahu baik secara perorangan maupun secara kolektif. Sikap pemerintah dan bangsa Indonesia harus menunjukan sikap wajar, hati-hati dan waspada serta tidak emosional namun tegas dab menjujung tinggi hukum yang berlaku.

Terorisme dapat di bedakan dalam ruang lingkup berdasarkan ruang geraknya yaitu terorisme dalam negeri dan terorisme internasional. Secara garis besar organisasi terorisme dapat bersifat hirarkis ataupun networked. Yang mana dalam struktur organisasi tersebut terdapat pembagian-pembagian peran masing-masing dan kerja sama antara kelompok yang saling menguntungkan maupun saling tukar informasi.

Di Indonesia organisasi terorisme sendiri telah mengalami fase transformasi, yang diawali dari organisasi seperti JI dan sampai ke organisasi terkecil atau terbawah.

Sejak terjadinya konflik di timur tengah, khususnya di Syiria, maka muncul organisasi terorisme, yaitu ISIS. Di Indonesia ada beberapa warga negara Indonesia yang ikut bergabung dengan organisasi tersebut dan dengan kesadaran WNI tersebut keluar dari kewarganegaraan Indonesia.

Dengan bergabungnya beberapa eks warga Negara Indonesia dengan ISIS menandakan, bahwa jaringan terorisme di Indonesia dikhawatirkan akan makin berkembang. Sikap solidaritas yang akan mengatasnamakan kemanusiaan dan agama terlihat lebih kental.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia dalam hal ini lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan terorisme (BNPT dan Polri) harus bisa mengenal dan mengidentifikasi siapa-siapa saja dan organisasi mana saja yang cenderung terpapar dalam jaringan ISIS ini.

Untuk dapat menyelaraskan hal tersebut, maka diperlukan prinsip keseimbangan berjarak atau yang disebut equal distance concep. Yaitu prinsip yang dapat mencerminkan adanya gambaran bahwa undang-undang yang dibentuk harus dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mempertahankan serta memelihara kesinambungan kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia, disamping itu negara harus tetap dapat melindungi hak-hak korban, saksi dan juga hak-hak dari tersangka.

Terorisme sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan kejahatan luar biasa (exstraodinary crime) yang membutuhkan pula penanggulangan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (exstraodinary measure). Cerminan dari penanganan yang luar biasa ini tergambar dalam Undang-undang No 15 tahun 2003.

Pembentukan institusi di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penanganan masalah terorisme merupakan kebijakan strategis dalam upaya Indonesia untuk terus aktif menanggulangi masalah terorisme di dalam negeri.

Disamping itu Polri sebagai institusi yang bertanggungjawab atas keamanan dalam negeri telah mengoptimalkan diri dalam upaya penanganan masalah teroriseme dengan membentuk Detasmen Khusus 88 Anti Teror dan memaksimalkan fungsi fungsi intlijen, bhabinkamtibmas sehingga deteksi dini dapat lebih maksimal. (*)

*) Penulis adalah Mahasiswa S-3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK