Headline

Kebijakan Khusus untuk Pelamar dari Daerah

Norhayati Andris

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapatkan kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019. Provinsi termuda di Indonesia ini mendapatkan kuota sebanyak 300 formasi yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Ketua DPRD Kaltara Noryahati Andris menegaskan, dalam proses penerimaan kali ini agar pemerintah memberikan perlakuan khusus untuk anak daerah. Menurutnya, banyak warga Kaltara yang telah menempuh perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar Kaltara dan telah mencapai gelar sarjana. Ia berharap rekrutmen abdi negara kali ini bisa mengakomodir lebih banyak lagi putra dan putri daerah lokal.

“Bagi saya sangat mengharapkan ada perlakuan khusus atau teknis khusus untuk anak-anak daerah. Anak-anak daerah ini kan banyak yang sudah menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar sarjana. Daripada nanti timbul kecemburuan sosial, jadi harapan inilah kita harap untuk ada satu perlakuan khusus atau kebijakan,” harapnya.

Kebijakan khusus yang ia maksud, tetap mengacu pada aturan yang ada. Oleh karena itu ia berharap dapat kembali melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Melobi ke Kemenpan-RB menanyakan sistem teraman. Kita juga tidak mau menabrak aturan, tetapi bagaimana bisa bicarakan dengan pemerintah pusat. Utamanya nanti di (Kemenpan-RB) bisa mencari aturan atau celah untuk bisa akomodir (anak daerah), sama daerah lain juga begitu. Kaltara sudah dibuka kesempatan, jangan disia-siakan oleh anak daerah dan pemerintah,” sebutnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara sejak perekrutan sebelumnya adalah menurunkan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi pendaftar yang merupakan warga Kaltara. Termasuk untuk penerimaan tahun ini. Untuk pendaftar dari luar Kaltara batas minimal IPK 2,75 dan untuk warga Kaltara hanya 2,30.

“Bagi saya, itu (penurunan standar IPK) belum cukup efektif, karena itu belum bisa menjamin,” tandasnya.

Pihaknya menginginkan agar tetap melakukan konsultasi kembali ke pusat. Yakni memprioritaskan putra dan putri daerah Kaltara dalam perekrutan kali ini. Hanya saja, ia juga berharap konsultasi dilaksanakan bersama antara dewan dengan pemprov.

“Kita ingin mencari celah dan regulasi aman, tapi tidak melanggar aturan, dan tidak mendiskriminasi orang-orang yang datang ke Kaltara. Bagi kita, ini (CPNS) untuk Indonesia, minimal prioritaskan kearifan lokal. Banyak yang sudah lulus, mau ke mana lagi mereka. Harus berkonsultasi dengan menteri terkait, nanti kita akan bicara dengan pemerintah dan membicarakan itu dan bersama-sama pemerintah datang konsultasi. Jadi tidak datang sendiri-sendiri, akan datang bersama-sama,” pungkasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari