Headline

Kartu Prakerja Diharap Merata hingga ke Kaltara

Tenaga Kerja di Kaltara. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Disnakertrans Masih Menunggu Sosialisasi dan Petunjuk Teknis

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kepastian implementasi Kartu Prakerja masih menjadi tanda tanya di masyarakat. Mengingat program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran ini, sebelumnya santer diberitakan mulai berjalan di awal tahun 2020.

Salah satu masyarakat yang ditemui Koran Kaltara, Muhammad Hudan Hakiki (25) mengatakan, dirinya berharap sosialisasi kepada masyarakat bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga pencari kerja seperti dirinya tidak sampai ketinggalan dalam mengikuti alur pendaftaran.

Pengennya sih informasinya tidak hanya di internet. Bisa juga kita lihat di jalan-jalan gini. Jadi banyak yang tahu,” kata Hudan yang mengaku sebelumnya bekerja pada salah satu pusat perbelanjaan di Tanjung Selor, Senin (27/1/2020).

Dikatakan Hudan, dirinya mengincar program pelatihan terkait teknologi informasi yang ada dalam program Kartu Prakerja tersebut. Dia juga berharap peserta pelatihan nantinya dapat disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan. “Infonya kan ada kerja sama dengan perusahaan. Ya semoga saja saya bisa dapat itu,” tambah Hudan.

Masyarakat lainnya, Putri (22) juga berharap jika implementasi Kartu Prakerja tidak hanya di sekitar Pulau Jawa saja. Melainkan juga dapat merata hingga ke provinsi 34 ini. “Pengen sih ikut itu, tapi nanti lihat juga tempat pelatihannya di mana dan ditanggung gak kalau dari sini,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara, Petrus F Ringga mengatakan, sampai saat ini pihaknya memang mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat terkait kepastian pelaksanaan Kartu Prakerja. “Banyak memang yang udah tanya ke kami soal itu,” kata Petrus saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltara, Senin (27/1/2020).

Sampai saat ini, Disnakertrans di daerah sebatas menunggu undangan sosialisasi hingga turunnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dirinya belum bisa menjelaskan lebih jauh. “Kami juga masih menunggu adanya sosialisasi sama juknis-nya bagaimana di daerah,” ujar Petrus.

Dari catatan Koran Kaltara Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan, pemerintah akan merealisasikan Kartu Prakerja untuk tiga kelompok masyarakat di tahun 2020. Yakni mereka yang pencari kerja, berhenti kerja dan hendak pindah tempat kerja.

Airlangga menyebutkan, program nasional ini ditargetkan bisa diluncurkan pada bulan Januari atau Februari 2020, yakni setelah Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum ditandatangani. Setidaknya, pemerintah rencananya  menggelontorkan Rp10 triliun untuk 2 juta penerima.

“Rencana sistemnya berbasis digital, dimana Rp500 ribu itu basisnya adalah kartu, dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk up-skilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari