Headline

Kaltara Catatkan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

Pelajar pada salah satu sekolah dasar sedang bermain di jam istirahat. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Sinyal Bagus Pembangunan Daerah yang Inklusif

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Utara kembali catatkan kenaikan di tahun 2019. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara 17 Februari lalu, diketahui IPM Kaltara meningkat 0,59 poin. Atau dari 70,56 menjadi 71,15.

Berdasarkan indikator pembentuk IPM, diketahui seluruh item mengalami kenaikan di tahun 2019. Seperti untuk Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang mengalami pertumbuhan dari 72,59 tahun menjadi 72,54 tahun. Angka tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2019, seluruh bayi yang lahir di Kalimantan Utara memiliki umur panjang dan sehat hingga 72,54 tahun.

Sementara itu untuk Harapan Lama Sekolah (HLS), diketahui capaiannya meningkat dari 12,82 tahun menjadi 12,84 tahun. Capaian tersebut mencerminkan bahwa setiap usia sekolah yang ada di Kaltara diproyeksi bisa mengenyam pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan Diploma I.

Kemudian untuk Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), terjadi kenaikan tipis dari 8,87 tahun menjadi 8,94 tahun. Indikator ini menggambarkan bahwa saat ini jenjang pendidikan yang paling banyak ditamatkan masyarakat adalah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terakhir untuk rerata pengeluaran per kapita, kenaikan terjadi dari Rp8.943.000 per tahun menjadi Rp9.343.000 menjadi per tahun. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kemampuan masyarakat yang meningkat sebesar Rp400.000 untuk aktivitas konsumsi mereka.

Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro, menilai jika kenaikan IPM menjadi salah satu indikator bahwa program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah di daerah telah memenuhi indikator pembangunan  inklusif. Atau menyentuh aspek perbaikan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“IPM menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan di Kaltara yang dilaksanakan pemerintah telah berjalan secara inklusif. Atau memang tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan persoalan dasar di masyarakat. Tapi memang ini harus memperhatikan bagaimana capaian pada indikator lainnya. Seperti tingkat kemiskinan, angka pengangguran, ketimpangan sosial,” kata Eko, Jumat (21/2/2020).

Lanjutnya, saat ini pemerintah daerah bisa kembali menjadikan capaian indikator IPM di tahun 2019 sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya. Terlebih IPM juga dijadikan sebagai salah satu target pembangunan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selain itu, IPM dapat dijadikan  sebagai referensi untuk program dan kegiatan yang akan dilangsungkan pada tahun 2020 ini.

“Kalau kami dari BPS sekadar menyampaikan data dan fakta bahwa seperti ini capaian pembangunan masyarakat di Kaltara. Selanjutnya bagaimana dari pemerintah untuk menjadikan bahan referensi dalam menyusun kebijakannya. Misalkan tahun ini menargetkan rata rata lama sekolah naik sekian tahun,” jabar Eko.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris, meminta agar capaian IPM yang tumbuh positif dari tahun ke tahun bisa dipertahankan. Terlebih mayoritas dari IPM berhubungan dengan aspek pendidikan dan kesehatan di masyarakat.

“Sebagaimana pernah saya sampaikan kemarin dalam konsultasi publik terkait program dan kegiatan pemerintah daerah tahun 2021, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam setiap program dan kegiatan pemerintah. Apalagi porsi anggaran di sana sudah besar persentasenya. Sehingga perlu dikawal agar implementasi di lapangan benar benar tepat sasaran,” kata Norhayati.

Berkaitan dengan masih adanya daerah dengan capaian IPM tidak tinggi atau di bawah 70 poin, diutarakan Norhayati juga perlu mendapat perhatian khusus. Tidak hanya bagi jajaran pemerintah provinsi saja, melainkan juga jajaran pemerintah di kabupaten atau kota masing masing.

“Bagi daerah yang saat ini masih tertinggal memang harus mendapatkan stimulus lebih. Tapi tidak hanya dari provinsi saja. Eksekutif di sana juga harus bisa bergerak cepat,” tambah Norhayati.

Adapun untuk diketahui bersama, IPM Kaltara catatkan pertumbuhan positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Atau dari 2015 sampai 2019. Yakni dimulai dari capaian 68,76 di 2015, menjadi 69,20 di 2016, kemudian meningkat 69,84 di 2017 dan 70,56 di tahun 2018 yang sekaligus menaikkan kategori dari sedang menjadi tinggi.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari