Nunukan

Kadin Nunukan Keluhkan Hambatan Investasi ke Ketua DPD RI

Suasana pertemuan Ketua Kadin Provinsi seluruh Indonesia dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, beberapa hari lalu. (foto: Istimewa)
  • Faktor Ketersediaan Listrik dan Air Bisa Batalkan Investasi

NUNUKAN, Koran Kaltara – Pada pertemuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) seluruh provinsi Indonesia di Gedung Nusantara III Komplek MPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020) lalu, Ketua Kadin Nunukan menyampaikan keluhan hambatan investasi di Nunukan kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Misal, belum meratanya listrik sehingga membuat investasi kurang masuk ke Nunukan.

“Sebelum saya kesana, kita dorong Pemerintah Daerah. Seperti data yang diberikan dari Dinas Perdagang, dan kita minta data PTSP. Kemudian kita minta data dari Bapeda. Artinya pemerintah daerah sangat mendukung. Sehingga ada beberapa data yang menghambat invesatasi kita sampaikan ke sana,” ungkap Ketua Kadin Nunukan Irsan Humokor kepada Koran Kaltara, Jumat (21/2/2020).

Bukan hanya menghambat investasi, kata dia, yang paling menonjol yakni fasilitas di daerah yang perlu ditingkatkan.

“Persoalan fondamental yang menghambat dunia usaha dan industri di Kabupaten Nunukan, pertama perijinan terkait kesiapan lahan yang tidak sesuai RTRW. Karena akan sulit memperoleh IMB dan dokumen lingkungan,” terangnya.

Dia menyampaikan ketersediaan listrik dan air bersih. Karena listrik dan air untuk industri tertentu, sering menjadi faktor penting menghambat investasi.

“Investasi bisa batal karena faktor ketersediaan listrik dan air ini. Kemudian, biaya tinggi karena biaya-biaya di pelabuhan (barang masuk maupun produk yang akan keluar). Termasuk di dalamnya adalah biaya tinggi transportasi, dan lain-lain,” bebernya.
Selanjutnya, kata dia, ketersediaan bahan baku, bahan tambahan, bahan kemasan, dan sebagainya yang masih sangat terbatas. Karena harus didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri.

“Biaya pemasaran, karena pasar besar hasil produksi berada relatif jauh, jika industri itu di Kabupaten Nunukan. Jadi, kita berharap semua ini ada solusi terbaik,” bebernya.

Menurut dia, Ketua DPD RI menyarankan Kadin Provinsi se-Indonesia melakukan tiga hal. Pertama, konsolidasi kekuatan antar pengusaha anggota Kadin di daerah masing-masing. Kedua, Kadin Provinsi mutlak menjalin hubungan harmonis dan komunikatif dengan kepala daerah. Sehingga, bisa melakukan langkah antisipasi pelambatan ekonomi bersama-sama antara pengusaha dan kepala daerah.

Dan ketiga semua Ketua Kadin seluruh Indonesia fokus memikirkan satu topik, yakni meningkatkan kemudahan berusaha di daerah.

Sebab, jika peringkat ease doing of business naik, maka akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru di seluruh Indonesia. Dan ini menjaga pertumbuhan pekenomian di Indonesia. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin