Kaltara

Jemput Bola Sasar Warga Perbatasan Kaltara

Pelayanan dokumen kependudukan di wilayah perbatasan yang dilakukan Disdukcapil Kaltara bersama kabupaten. (Foto: Istimewa)
  • Disdukcapil Galakkan Program Sipelandukilat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Utara (Kaltara) gencar menyelesaikan administrasi kependudukan di provinsi termuda ini. Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan kembali dilakukan dibeberapa daerah perbatasan termasuk di Desa Long Berang, Kecamatan Mentarang Hulu di Kabupaten Malinau belum lama ini.

Ia mengungkapkan, salah satu titik pelayanan tersulit dalam pelaksanaan program yang dinamai Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Sipelandukilat)  tersebut adalah menjangkau daerah yang terpencil dan sulit diakses ke ibukota kabupaten. Ia mengakui, bahwa sejak pelaksanaan pemilu lalu, sebagian besar masyarakat Kaltara telah melakukan perekaman, terkecuali di beberapa tempat di perbatasan Kaltara.

“Daerah perbatasan memang ada yang belum merekam. Tapi itu tidak terlalu banyak namun tetap harus dilayani. Makanya kami telah laporkan juga kepada gubernur, bahwa program Sipelandukilat ini terus kita galakkan,” katanya, (15/5/2019).

Untuk diketahui, pelayanan program tersebut diantaranya perekaman KTP Elektronik, mengganti elemen pada KTP-el, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Pendaftaran KIA atau Kartu Identitas Anak. Samuel menyebutkan, selain beberapa daerah di Malinau seperti Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu, pihaknya juga telah melakukan jamput bola di Kabupaten Nunukan di Tahun 2019 ini. Yaitu Kecamatan Tulin Onsoi dan Sebuku.

Lebih jauh ia menerangkan, tantangan kependudukan saat ini tak hanya dari sisi perekaman. Pasalnya, pemprov bersama dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota) setempat telah berupaya merampungkan perekaman seluruh warga, namun masih ada yang belum bisa diberikan e-KTP karena masalah blanko.

“Tentu masih ada juga yang kami berikan suket (surat keterangan). Karena keterbatasan blanko tentunya. Oleh sebab itu percetakan selalu agak terlambat. Tapi kami di daerah, memastikan bahwa semua warga yang wajib KTP harus perekaman dulu, sehingga saat blanko ada bisa langsung diberikan e-KTP-nya,” ungkapnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Eddy Nugroho