Headline

Jamin Ketersediaan Pangan Daerah

Hasil pertanian di Kaltara harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kemandirian pangan. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Termasuk Pengelolaan Cadangan Pangan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menegaskan terkait ketersediaan pangan daerah. Hal tersebut menjadi perhatian pemprov, agar ketersediaan pangan dan penanganannya bisa berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, di daerah juga terdapat kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemprov Kalimantan Utara. payung hukum ini sebagai dasar untuk menjamin ketersediaan pangan dan cadangan pangan hingga 200 ton per tahun. Disebutkan Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji Pananrangi menjelaskan, pihaknya terus berupaya agar ketersediaan pangan di Kaltara tetap terjamin, termasuk cadangan pangannya.

“Meski anggaran kita minim, tapi kita berupaya untuk terus memaksimalkannya.  Salah satu upaya kita dengan mencoba mengkaji sebuah kerja sama dengan Bulog. Mudah-mudahan dengan begitu, penyediaan cadangan pangan bisa maksimal kita lakukan. Bulog juga siap bekerja sama,” katanya.

Selain ketersediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan juga penting dan strategis dilakukan. Hal itu untuk mendukung cadangan penyediaan pangan daerah dalam menghadapi berbagai gejolak, seperti keadaan darurat dan pascabencana. “Selain itu untuk mencegah gejolak harga pada waktu panen dan keadaan tertentu, misalnya, kurangnya pasokan di pasaran saat momentum tertentu. Begitu juga kalau misalnya ada hari-hari besar seperti lebaran atau hari besar lainnya,” terangnya.

Lebih jauh diterangkan, cadangan pangan yang lazim disiapkan mulai dari beras, kedelai, hingga jagung. Komoditas ini mampu bertahan dan cocok dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya. “Jadi dalam pelaksanaan kerja sama dengan Bulog nanti, pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan dengan beberapa ketentuan,” sebut Andi Santiaji.

Dalam hal kualitas beras, Pemprov harus menyediakan cadangan beras berkualitas medium layak dan baik dikonsumsi. “Ketentuan lainnya bersifat teknis, misalnya nilai harga per kilogram yang disepakati oleh kita dan Bulog berapa, biaya angkutnya berapa,” jelasnya. (*)

Reporter : Fathu Riqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari