Politik

Irianto: Ini Adalah Pemilu Paling Banyak Kejutannya

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat paripurna istimewa belum lama ini di Kantor DPRD Kaltara. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • DPRD Kaltara Didominasi Wajah Baru

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Usai pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) telah melaksanakan rekapitulasi suara tingkat provinsi.

Meski belum ada penetapan hasil pemilu di tingkat provinsi, namun gambaran wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltara mulai terlihat sesuai hasil rekapitulasi. Dari data yang diperoleh media, wakil rakyat di Bumi Benuanta (nama lain Kaltara) akan didominasi wajah-wajah baru.

Bahkan dari 35 anggota DPRD Kaltara periode 2019 – 2024, tergambar hanya sekitar 5 orang yang merupakan anggota dewan periode sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, dinamika politik yang menyebabkan orang dapat terpilih atau tidak adalah hal yang biasa. Meski ia juga mengakui, bahwa pemilu kali ini memang banyak kejutan yang muncul dalam perolehan suara dan kursi di DPR hingga DPRD.

“Ini adalah pemilu yang paling banyak kejutannya. Misalnya (di daerah lain) ada orang yang pernah jadi gubernur atau bupati 10 tahun justru tidak terpilih. Ada juga dari DPRD sudah 3 sampai 4 periode (jadi dewan) tapi tidak terpilih (pemilu 2019),” katanya, Rabu (22/5/2019).

Menurutnya, dalam pesta demokrasi, hal tersebut adalah hal yang lumrah. Sebagai pejabat publik dan diangkat melalui kontestasi politik, menurutnya pemilu harus jadi pelajaran. “Karena memang kadang-kadang kita sudah melakukan hal yang sangat bagus, tapi belum tentu orang mau memilih kita,” ungkapnya.

Adapun dari sisi koordinasi ke depan, DPRD Kaltara sebagai mitra kerja pemerintah daerah, diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Baik orang lama, maupun orang baru, ditegaskan gubernur harus paham dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Saya sudah berkali-kali menghadapi situasi seperti itu. Orang baru dan orang lama, kalau orang baru tentu perlu belajar. Mereka juga ada bimtek, dan mestinya dengan bimtek itu makin paham bagaimana mekanisme membagas anggaran. Yang penting dia paham itu pelaksanaan undang undangnya. Bahwa DPRD hanya fungsi anggaran, bukan menentukan. Tapi dia hanya membahas dan memberikan persetujuan. Jadi jika ada penolakan, atau kalau tak ada persetujuan kepala daerah bisa terbitkan perkada,” terang Irianto. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Hariadi