Ekonomi Bisnis

Implementasi Roadmap Kemendag Tergantung Suntikan APBN

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Program Percepatan Perputaran Dagang di Perbatasan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kalimantan Utara (Kaltara), Hartono menyampaikan, terdapat empat poin yang menjadi dukungan  Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia dalam mempercepat perputaran perdagangan di wilayah perbatasan. Dimana secara teknis, empat poin tersebut akan bermuara pada perdagangan yang merata. Harapannya, tidak ada lagi persoalan akses distribusi dan juga infrastruktur.

Lanjutnya, empat poin yang dimaksud yakni perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana perdagangan. Selain itu ada pula kerja sama perdagangan lintas batas dan peningkatan kuantitas jenis perdagangan sekaligus kegiatan ekonomi di dalamnya.

”Itu merupakan roadmap dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Implementasinya bisa melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) atau yang sifatnya diplomasi seperti kerja sama. sudah bertahap dilakukan, namun memang masih bertahap menyesuaikan, anggarannya juga,” terang Hartono kepada Koran Kaltara, Rabu (15/5/2019).

Terkait teknis implementasi, dijelaskan Hartono, peta jalan tersebut disesuaikan dengan suntikan APBN yang diberikan untuk Kaltara. Baik melalui  DAK atau Dana Dekonsentrasi. “Kalau berbicara implementasinya, tentu tergantung APBN yang masuk ke daerah sepanjang tahun 2019 ini,” ujarnya.

Berbicara tentang perdagangan di perbatasan sendiri, Hartono tidak menampik bahwa disparitas (perbedaan harga yang tinggi) masih menjadi tugas bagi pemerintah. Selain ketersediaan infrastruktur belum mendukung sepenuhnya seperti yang diungkapkan di atas, kuantitas produsen juga masih menjadi catatan penting.

“Perbedaan harga yang mencolok memang menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi kami pihak pemerintah. Namun dengan adanya semangat nawacita yang salah satunya fokus pada wilayah perbatasan, kami di provinsi berharap dukungan pusat bisa berjalan lebih cepat,” harap Hartono

Untuk tahun ini sendiri, dia meyakini subsidi untuk distribusi bisa kembali menunjukkan implikasi positifnya. Masyarakat di beranda terluar negara, dapat merasakan harga produk yang sama dengan masyarakat di daerah perkotaan. Ia pun memastikan regulasi pengawasan akan dijalankan dengan maksimal, dimana celah–celah yang berpotensi untuk dimainkan oknum tidak bertanggung jawab, akan ditutup seluruhnya.

“Untuk tahun ini SOA (Subsidi Ongkos Angkut) dan Tol Laut akan kembali digulirkan.  Begitu juga dengan tambahan melalui tol udara. Kami menilai upaya tersebut bisa sedikit meringankan biaya konsumsi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Malinau,” tutup Hartono.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Rifat Munisa