Ruang Publik

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah: Antara Harapan dan tantangan

Asyep Syaefudin
  • Oleh: Asyep Syaefudin

“Tak ada yang permanen kecuali perubahan.”(Heraclitus, Filsuf  Yunani 540 SM – 480 SM).

“Jika kamu ingin dunia berubah, jadilah perubahan itu sendiri.” (Mahatma Gandhi, politikus India 1869 – 1948)

DEMIKIAN  dua kalimat bijak  yang  diutarakan  oleh dua tokoh terkenal dunia. Dua kalimat bijak diatas mewakili  ratusan kalimat bijak yang  mengedepankan akan pentingnya arti sebuah perubahan.  Dari kalimat bijak tersebut ada kalimat kunci, yaitu perubahan adalah suatu keniscayaan dan kepastian yang mengikuti perkembangan dunia.

Perubahan itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pola pikir, pola komunikasi, budaya, gaya hidup, sistem kemasyarakatan, sistem politik dan ketatanegaraan, serta sistem perekonomian.

Salah satu unsur dalam sistem perekonomian manusia yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu adalah terkait sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan.  Sebagai makhluk hidup, manusia  membutuhkan  berbagai macam barang dan jasa untuk menyambung hidup.

Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa berkomunikasi dengan sesamanya.  Dalam memenuhi kedua hal pokok tersebut terciptalah sistem perdagangan, dimana barang dan jasa yang dibutuhkan manusia itu diperjualbelikan dengan kompensasi berupa adanya sesuatu yang diberikan sebagai alat pembayaran.

Perubahan sistem pembayaran yang selama ini terjadi dapat dikelompokan beberapa jenis, yaitu; barter.  Barter adalah cara pembayaran atas sesuatu  barang yang kita inginkan dengan memberikan  suatu barang yang kita miliki.

Kedua, emas. Emas adalah salah satu barang yang pernah menjadi alat pembayaran sebelum uang kertas digagas. Logam mulia ini, diterima di semua negara sebagai benda berharga karena nilainya tidak pernah berubah.

Ketiga, uang kertas. Pada awalnya, uang kertas dibuat oleh satu negara sebesar nilai emas yang mereka miliki. Nilai uang kertas dijamin dengan emas. Namun saat ini, jumlah uang kertas yang beredar tak lagi didasarkan pada jaminan emas tapi tergantung oleh berbagai variabel ekonomi.

Keempat, cek/bilyet. Keduanya bersifat atau merupakan perintah kepada bank untuk melaksanakan mutasi pembayaran pada rekening nasabah.

Kelima, e-money.  Secara sederhana uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Kelima sistem pembayaran yang disebutkan di atas secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu; sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Sejak tahun 2000 perkembangan teknologi di dunia begitu cepat pertumbuhannya dan telah merambah pada seluruh sektor kehidupan manusia.  Dalam sistem pembayaran, saat ini sebagian besar negara di dunia telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai yang berbasis pada jaringan teknologi.

Bank Indonesia yang merupakan otoritas di bidang sistem pembayaran di Indonesia yang tugas dan kewenangannya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sejak tahun 2014 mencanangkan suatu gerakan bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai yang disebut Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Gerakan ini adalah untuk menjawab tantangan jaman dan suatu bentuk adaptasi terhadap perubahan dunia perdagangan dan sistem pembayaran.  Hal ini sangat perlu dilakukan segera karena  menurut data yang ada, dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah.

Sementara di sisi lain, dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.

Untuk mendukung GNNT pemerintah menggulirkan paket regulasi terkait transaksi non tunai pada belanja negara, baik pada level Peraturan Pemerintah (PP) maupun pada level Peraturan Kementerian Keuangan (PMK).

Paket regulasi tersebut terdiri dari PP Nomor 50 tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP 45 tahun 2013, PMK Nomor 178/PMK.05/2018 (178/2018) tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, serta PMK Nomor 196/PMK.05/2018 (196/2018) tentang  Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Kondisi ekonomi global saat ini yang bergerak serba cepat sebagai dampak positif dari massifnya penggunaan uang elekronik (e-money) dalam transaksi keuangan  memberi sinyal yang sangat kuat kepada pemerintah untuk segera melakukan kebijakan yang adaptif guna dapat bersaing dengan negara lain.

Melalui PMK 196/2018 dijelaskan beberapa tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini, yaitu; meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dalam transaksi tunai, mengurangi cost of fund/iddle cash dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) belanja.

Dalam meminimalisir dampak resiko atas paket regulasi tersebut terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi yaitu; flexible, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/ media daring; aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.

Kemudian, efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah daritransaksi UP; akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

PMK 196/2018 pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari PMK 178/2018 dimana terdapat beberapa ketentuan yang mengatur  belanja negara dengan mekanisme UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pengaturan PMK 178/2018  pada dasarnya merubah dua hal pokok, yaitu tentang besaran nominal UP dan jenis UP. Besaran UP terkecil ditingkatkan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.  Jenis UP ditambah dari semula hanya dengan tunai menjadi dua jenis UP, yaitu  tunai (UP-T) dan kartu kredit pemerintah (UP-KKP), dengan porsi masing-masing adalah 60% (UP-T) dan 40% (UP-KKP).

Menurut PMK 196/2018 KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan  satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

KKP itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu; KKP untuk keperluan Belanja Barang Operasional serta Belanja Modal dan KKP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan.

Instansi pemerintah berhak atas KKP hanyalah  satker yang merupakan unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang berhak atas penggunaan KKP.

Implementasi KKP di Provinsi Kaltara

Inti dari paket regulasi pemerintah tersebut adalah bagaimana KKP mulai diperkenalkan sebagai salah satu dalam mekanisme belanja pemerintah. Sebagai regulasi pamungkas PMK No 196/2018  menguraikan secara detil tentang pengaturan penggunaan KKP dalam mekanisme pembayaran belanja pemerintah tersebut.

Pelaksanaan penggunaan KKP dalam transaksi keuangan negara terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan (1 Januari – 30 Juni 2019) dan tahap implementasi (mulai tanggal 1 Juli 2019).

Dalam mengawal implementasi PMK 196/2018 di Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 29 Januari 2019 dilakukan pertemuan antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara beserta KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan (pengelola fiskal sekaligus Kuasa Bendahara Umum Negara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, serta perbankan anggota HIMBARA Provinsi Kaltara (pengelola moneter).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang berbagai hal yang menjadi titik kritis dan pusat perhatian bersama bagi implementasi KKP di Provinsi Kaltara.  Pertemuan ini sangat penting dirasakan mengingat pada tahap persiapan ini antar Kuasa BUN dan perbankan harus memahami terlebih dahulu substansi yang diatur dalam PMK 196/2018 sebelum melakukan langkah selanjutnya yaitu: melakukan sosialisasi KKP kepada satker dan merchant, serta melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penerbitan KKP.

Sebagai langkah antisipasi dalam memberikan dispensasi permohonan UP, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara telah melakukan langkah preventif yaitu melakukan inventarisasi ketersediaan mesin EDC pada seluruh merchant yang tersebar di seluruh wilayah Kaltara.

Sesuai PMK 196/2018, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai kewenangan dalam menentukan apakah dispensasi proporsi dan besaran UP yang diajukan satker itu diterima atau tidak.  Dengan mengetahui data base mesin EDC di seluruh Provinsi Kaltara diharapkan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara dapat memberikan keputusan yang tepat.

Harapan dan Tantangan

Paket regulasi yang belum lama diterbitkan oleh pemerintah ini mengandung harapan dan juga tantangan.  Penggunaan KKP dalam sistem pembayaran transaksi keuangan negara pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan sudah tidak bisa ditawar lagi.

Kebijakan adaptif tersebut sejatinya didasari oleh beberapa alasan yaitu:  (1). Menghemat anggaran, penggunaan KKP pada setiap traksaksi keuangan akan berdampak positif yaitu semakin sedikit anggaran negara dalam mencetak uang, (2). Aman,  transaksi keuangan dengan KKP akan melindungi pemegang kartu dari kejadian kehilangan, baik karena kelalaian maupun karena tindakan kriminal seperti pencurian/perampokan, (3). Praktis dan Nyaman, dalam rangka melakukan transaksi keuangan negara pengguna KKP tidak lagi harus membawa banyak uang (4). Transaksi KKP dapat mengurangi peredaran uang palsu, (5). Tertib administrasi, transaksi dengan KKP akan dilakukan melalui jalur terorganisir yaitu melalui bank dan lembaga keuangan.

Berdasarkan alasan tersebut berbagai harapan pun bermunculan atas penggunaan KKP dalam transaksi keuangan negara. Setidaknya terdapat 3 harapan utama, yaitu: (a). Semakin optimalnya pelayanan aparatur negara, dengan semakin mudah dan sederhananya transaksi keuangan keuangan diharapkan aparatur pemerintah menjadi semakin nyaman dalam memberikan layanan kepada masyarakat, (b). Semakin efisiennya belanja negara, tidak adanya lagi transaksi keuangan dengan uang tunai akan meminimalisir terjadinya kebocoran pada belanja Negara, (c). Semakin meningkatnya roda perekonomian Negara, dengan semakin mudahnya proses transaksi keuangan akan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil dan sektor keuangan.

Namun demikian, penggunaan KKP pada transaksi keuangan negara bukanlah tanpa kendala. Kendala-kendala tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi dengan optimis.

Di Provinsi Kaltara penggunaan KKP akan menghadapi beberapa kendala antara lain, yaitu; mindset aparatur pemerintah.  Perubahan mainstream dari kebiasaan transaksi keuangan dengan uang tunai menjadi transaksi keuangan non tunai memerlukan perubahan pola pikir dari para aparatur pemerintah agar implementasi KKP berjalan secara optimal.

Kemudian ketersediaan mesin EDC terbatas. Sebagai provinsi termuda, infrastruktur perekonomian di Kaltara masih terbilang sangat sederhana, dimana sebaran pusat-pusat perekonomian masih bertumpu pada Kota Tarakan, sementara di daerah lainnya masih perlu banyak pembenahan.

Kondisi tersebut juga dapat ditunjukkan dari ketersediaan mesin EDC pada tiap-tiap merchant, dimana belum semua merchant di Provinsi Kaltara ini telah menggunakan mesin EDC.

Lalu, pemahaman surcharge. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009  tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu praktek surcharge dalam transaksi kartu kredit telah menyalahi aturan. Sanksinya tegas yaitu penerbit kartu kredit wajib menghentikan kerjasama dengan merchant yang terbukti menerapkan tindakan yang merugikan yang meliputi pelaku kejahatan (scamming), praktik gestun (gesek tunai), dan memproses tambahan biaya transaksi (surcharge).

Namun demikian, karena pemahaman merchant yang rendah serta ketidaktegasan bank penerbit kartu kredit dalam menegakkan peraturan yang menyebabkan  praktek ini masih sering terjadi.

Kendala lain, yakni masalah perpajakan.  Pemahaman kebanyakan orang meyakini bahwa setiap transaksi keuangan yang melibatkan perbankan pasti akan dikenakan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasal 4A Ayat (3) Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN tertulis jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, salah satunya adalah jasa perbankan.

Secara sepesifik, kegiatan penyerahan jasa bank yang tidak dikenakan pungutan PPN antara lain;  pendapatan dari pembebanan biaya lewat layanan pengambilan dana atau penggunaan kartu kredit oleh nasabah bank lain melalui jaringan bank (EDC dan ATM).

Berbagai tantangan tersebut akan teratasi jika seluruh komponen yang berkepentingan, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Perwakilan BI, KPPN, Himbara, satker, merchant, serta pemegang KKP mempunyai komitmen yang kuat untuk memainkan perannya masing-masing secara optimal dengan sinergi yang kuat. (*)

*) Penulis adalah Kabid Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPb Kaltara