Kaltara

Illegal Fishing Terbanyak Ditangani Tim Pora

Kepala Imigrasi Tarakan, Perdemuan Sebayang
TARAKAN, Koran Kaltara – Sebagai Provinsi baru dan sedang membangun, Kaltara saat ini menjadi lokasi kunjungan maupun pekerja warga negara asing (WNA). Pemerintah pun membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di setiap daerah. Khusus wilayah Kaltara, hanya Kabupaten Bulungan yang belum membentuk Tim Pora. Disampaikan Kepala Imigrasi Tarakan, Perdemuan Sebayang tahun 2019, pihaknya akan bekerja sama…

TARAKAN, Koran Kaltara – Sebagai Provinsi baru dan sedang membangun, Kaltara saat ini menjadi lokasi kunjungan maupun pekerja warga negara asing (WNA). Pemerintah pun membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di setiap daerah. Khusus wilayah Kaltara, hanya Kabupaten Bulungan yang belum membentuk Tim Pora.

Disampaikan Kepala Imigrasi Tarakan, Perdemuan Sebayang tahun 2019, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk melakukan pengawasan orang asing.

“Supaya masing-masing stake holder ini bersinergi, siapa melakukan apa. Di dalam Tim Pora ini, dimulai dari tukar menukar informasi, hingga mempermudah bagaimana menggalang satu kekuatan untuk mencegah Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal masuk ke Kaltara,” ujarnya, ditemui belum lama ini.

Pola kerja Tim Pora, sambungnya, terdiri dari instansi terkait seperti Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi lainnya. Jika ditemukan ada TKA ilegal, nanti akan dilihat lagi apakah perusahaan sudah berupaya mengajukan izin pekerja asing.

Izin pekerja asing ini merupakan wewenang Kementerian Tenaga Kerja. Namun, terkait orang asingnya merupakan urusan Imigrasi yang akan memproses.

“Kalau misalnya TKA melakukan tindak pidana, misalnya asusila, nanti pihak kepolisian yang memproses. Selanjutnya, pada akhirnya semua peristiwa penegakan hukum kalau secara sisi administrasi tetap kami lakukan deportasi. Terkait dengan di luar administrasi, begitu incracht setelah menjalani hukuman dan bebas, kami akan deportasi,” tegasnya.

Diakuinya, Imigrasi Tarakan yang membawahi wilayah Bulungan, Tarakan, Malinau dan Tana Tidung sudah beberapa kali menerima laporan soal TKA ilegal. Namun, laporan yang diterima Tim Pora ini kebanyakan dari kasus illegal fishing.

Menurutnya, mungkin karena kasus ini sangat mudah ditemukan pelanggaran. “Ini sudah dilakukan tindakan awal dari mulai ada proses deportasi, PHK hingga proses Pro Justisia,” ungkapnya.

Di Tarakan juga memiliki banyak perusahaan yang bergerak di sektor Perikanan, dengan investornya dari asing. Namun, tidak menggunakan TKA yang banyak kecuali memang memiliki keahlian khusus, hal ini sekaligus untuk menjadi quality control bahwa hasil perikanan ini dipasarkan secara internasional dan domestik.

“Kalau ada TKA yang melakukan pekerjaan secara ilegal, tidak mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja, pihak perusahaan bisa mendapatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja,” bebernya.

Sanksinya, karena berurusan dengan tenaga kerja maka merupakan wewenang dari Kementerian Tenaga Kerja. Biasanya, nanti sanksi ini akan berkaitan dengan izin kepada perusahaan tersebut. “Setelah itu Imigrasi akan deportasi, tapi melalui rekomendasi Tim Pora,” tandasnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 17 Desember 2018