Politik

Hanya Tarakan yang Dibiayai Penuh Provinsi

KPU telah melakukan koordinasi pembagian pembiayaan antara provinsi dan kabupaten/kota, jelang Pilkada 2020 mendatang. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Pilkada 2020, KPU Pastikan Tidak Ada Penganggaran Ganda

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Jelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai melakukan pembahasan anggaran. Termasuk sinkronisasi anggaran yang akan digunakan dalam pesta demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami mengatakan, bulan lalu pihaknya telah mengundang KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan rapat koordinasi sekaligus sinkronisasi anggaran. Sejumlah item penganggaran akan dibagi, sehingga tidak ada penganggaran yang double alias ganda. Khususnya daerah yang ikut menjadi peserta Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Kita sudah sampai diskusi yang mana pembiayaan oleh provinsi yang mana pembiayaan oleh kabupaten/kota. Kecuali untuk Kota Tarakan, seluruhnya dibiayai oleh provinsi, karena mereka tidak ada Pilkada,” kata Surya – sapaan akrab Ketua KPU Kaltara.

Sementara untuk 4 kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung akan dilakukan sinkronisasi. Sesuai hasil koordinasi awal, sejumlah pembiayaan sudah disepakati untuk dibiayai oleh provinsi dan yang lainnya oleh kabupaten. Sehingga penyelenggara memastikan, tidak akan ada pembiayaan ganda nantinya, sehingga terjadi pemborosan anggaran.

“Salah satunya begini, untuk logistik, surat suara pemilihan gubernur tidak boleh dibagi-bagi, sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi. Untuk kabupaten yang melaksanakan pilkada, pengadaan surat suaranya sepenuhnya dibiayai oleh anggaran kabupaten,” sebunya.

Adapun untuk dokumen yang sama, contohnya stiker saat petugas melaksanakan coklit di lapangan, akan dibagi. Ada yang dibiayai oleh provinsi, dan ada pula yang dibiayai oleh kabupaten.

“Kita ada dua pemilihan (pilgub dan pilbup), saya kira pemborosan kalau kemudian provinsi membuat (stiker) dan kabupaten buat juga. Maka kemudian, sudah disepakati cukup satu stiker coklit, karena gambarannya sama. Disepakati secara item, dan ada catatan-catatannya,” jelasnya.

Termasuk untuk distribusi logistik, telah dilakukan pembagian. Khususnya di 4 kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati (pilbup), kecuali Tarakan. Antara distribusi ke lokasi sebelum pemungutan suara dengan pengembalian setelahnya dibagi kewenangannya.

“Jadi pembiayaannya, kami atur. Kalau tidak salah itu disepakati untuk distribusi logistik kewenangannya di provinsi. Tapi begitu pengembaliannya kewenangan kabupaten/kota,” terang Surya.

Sementara itu, pembiayaan tenaga adhoc, seperti Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah disepakai menjadi kewenangan KPU Kabupaten. Kecuali Kota Tarakan menjadi kewenangan Kalimantan Utara.

“Untuk honorarium kita masih sesuaikan Permendagri yang lama. Tapi ada usulan terbaru yang disampaikan perwakilan Mendagri saat pertemuan di Yogyakarta belum lama ini bahwa anggaran KPPS, PPS, dan PPK diusulkan naik. Kalau itu disetujui maka akan berdampak pada usulan teman-teman di KPU Kabupaten,” tambahnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Hariadi

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment