Politik

Hanya Ada Satu Fraksi Gabungan di DPRD Kaltara

Dari 12 parpol di DPRD Kaltara, terdapat 6 fraksi yang akan ditetapkan dimana hanya ada satu partai gabungan. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Setelah dilantik pada Rabu (4/9/2019) lalu, 35 anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menyusun fraksi.

Berdasarkan jadwal, hari ini Senin (16/9/2019) akan dilaksanakan paripurna penetapan fraksi, setelah ada hasil penyusunan sejak beberapa hari yang lalu. Demikian yang diungkapkan Ketua DPRD Sementara, Norhayati Andris saat dikonfirmasi Koran Kaltara, Minggu (15/9/2019).

Sesuai dengan kesepakatan, setiap partai politik yang miliki kursi di dewan, diungkapkan Norhayati, terdapat 6 fraksi di DPRD Kaltara. Artinya, hanya ada satu fraksi gabungan, hanya saja belum disebutkan nama fraksi tersebut. Sementara 5 fraksi yang lain adalah fraksi utuh yang merupakan partai dengan perolehan kursi lebih dari 4. Diantaranya, PDIP (5 kursi), Gerindra (5 kursi), Hanura (5 kursi), Golkar (4 kursi) dan Demokrat (4 kursi).

“Yang pasti ada 6 fraksi. Lima fraksi murni (utuh), dan hanya satu fraksi gabungan. Untuk fraksi murni ada juga partai lain yang ikut (koalisi). Tapi tidak mengubah nama fraksi yang ada,” ungkapnya kemarin.

Dengan terbentuknya fraksi di dewan, selanjutnya sebagai pimpinan sementara, Norhayati yang didampingi Yancong sebagai wakil sementara dari Partai Gerindra akan membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja tersebut berasal dari utusan fraksi yang akan ditetapkan pada hari ini.

“Jadi besok (hari ini), setelah paripurna langsung lakukan pembentukan kelempok kerja untuk menyusun tatib (tata tertib) dan kode etik,” sebutnya.

Dewan menargetkan, hingga akhir September ini, selain pembentukan fraksi, tata tertib dan kode etik dewan sudah disahkan. Artinya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dilakukan penetapan pimpinan definitif untuk melanjutkan kerja-kerja DPRD.

“Target kami pelantikan ketua definitif tidak lewat September, karena tugas pimpinan sementara terbatas. Ada beberapa item saja. Sementara kita ada kegiatan yang perlu kebijakan, termasuk orientasi anggota dewan baru. Karena di antara kami tidak semua mantan anggota DPRD, sehingga pengenalan tugas dan fungsinya perlu disosialisasikan,” terangnya.

Sebagai partai pemenang pada pemilu 2019, PDIP menduduki kursi ketua. Selain itu, untuk posisi pada alat kelengkapan dewan seperti komisi, dikatakan  Norhayati masih akan dilihat lebih lanjut. “Kita lihat nanti. Untuk sementara tentu semua fraksi itu ingin ada perwakilan yang masuk di komisi-komisi. Apakah itu diakomodir ketua komisi atau sekretaris, setelah ada pembicaraan dengan fraksi yang lain,” tambahnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Hariadi