Nunukan

Hamsing : Putusan MA Wajib Diikuti

hamsing
  • Pembatalan Kenaikkan Iuran BPJS Kesehatan Direspon Positif

NUNUKAN, Koran Kaltara – Putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan banyak mendapatkan respon positif. Khususnya masyarakat yang tidak mampu membayar iuran, yang rencananya dinaikan 100 persen.

Anggota DPRD Nunukan, Hamsing mendukung putusan MA tersebut. Sebab, perekonomian masyarakat khusus di Kabupaten Nunukan beragam. “Tidak semua masyarakat kita mampu menbayar iuran BPJS. Apalagi ada kenaikkan,” ungkapnya kepada Koran Kaltara, Rabu (25/3/2020).

Hal senada disampaikan anggota DPRD Nunukan, Hendrawan.  Menurut dia, sebagai perwakilan rakyat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan,  maka sangat mendukung putusan MA yang membatalkan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya pikir ini (putusan,red) sudah tepat. Saya menyambut baik pembatalan kenaikkan BPJS Kesehatan. Karena, BPJS ini kehidupan rakyat Indonesia, jika iuran semakin naik, maka akan menyulitkan masyarakat yang perekonomiannya menegah ke bawah,” terangnya.

Contoh di Kabupaten Nunukan, kata dia, tidak semua masyarakat mampu membayar kenaikkan BPJS Kesehatan tersebut. Apalagi akses masyarakat di pedalaman sangat sulit.

“Karena selama ini, sejak ada rencana kenaikkan kemarin, banyak warga mengeluh dan meminta bantuan kepada kita agar kenaikan ini tidak terjadi. Makanya, DPRD Nunukan sangat menyambut baik dan apresiasi atas putusan pembatalan ini,” terangnya.

Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan sudah memutuskan akan menaikan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100% per 1 Januari 2020. Kenaikan ini mulai kelas 1 dari Rp80.000/bulan menjadi Rp160.000/bulan. Kemudian, kelas 2 dari Rp59.000/bulan menjadi Rp110.0000/bulan dan kelas 3 dari Rp25.000/bulan menjadi Rp42.000/bulan.

Kenaikan inilah yang membuat  Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dan, dalam putusannya,  MA menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian bertentangan juga dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin